Komisi II DPR yang membidangi urusan pemilu, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja menggelar rapat konsinyering saat masa reses. Rapat itu digelar di hotel daerah Jakarta yang berlangsung sejak Jumat, 13 Mei, hingga Minggu, 15 Mei 2022. Dalam rapat tersebut, sejumlah poin penting terkait tahapan pemilu 2024 disepakati. Berikut poinnya.
Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 T
Rapat konsinyering antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, menyepakati anggaran pemilu 2024 sebesar Rp 76 triliun. "Disepakati sesuai usulan anggaran dari KPU sesuai tahapan total Rp 76.656.312.294.000," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, saat dihubungi, Minggu (15/5/2022).
Junimart mengatakan anggaran itu dicairkan secara bertahap. Dia memerinci anggaran itu digelontorkan sebanyak Rp 8 triliun pada tahun ini.
Sementara, pada tahun 2023, anggaran dikucurkan sebesar Rp 23 triliun. Pada 2024 yakni sebesar Rp 44 triliun.
"Tahun 2022 sebesar Rp. 8.061.085.734.000, 2023 sebesar 23.857.317.226.000, 2024 sebesar 44.737.909.334.000," lanjut Junimart.
Untuk diketahui, keputusan yang diambil dalam rapat konsinyering masih belum bersifat final. Keputusan resmi akan diketuk palu dalam rapat kerja saat masa sidang DPR dibuka atau tak dalam masa reses. Rapat kerja itu melibatkan Komisi II DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, menyebut rapat kerja itu akan digelar akhir Mei mendatang. Hal itu mengingat tahapan pemilu dimulai pada Juni.
"Iya nanti rapat lagi, baru kita putuskan di akhir Mei. Biar nanti masuk masanya, di Juni itu sudah siap semua," kata Saan kepada wartawan, Minggu (15/5/2022).
Sebelumnya, pengesahan anggaran pemilu tertunda seiring wacana penundaan pemilu. KPU sempat mengajukan anggaran sekitar Rp 86 triliun, tetapi dikritik pemerintah dan DPR.
Mereka kembali mengajukan anggaran Rp 76 triliun dalam beberapa rapat terakhir. Namun usulan itu belum kunjung ditandatangani pemerintah dan DPR.
Lihat juga video 'PKB Belum Tentukan Sikap untuk Gabung Koalisi Indonesia Bersatu':
Simak selengkapnya di halaman berikut.
(fca/fca)