Amerika Serikat (AS) melarang impor barang dari Xinjiang, China. Pemerintah China pun berang dengan sikap AS.
Dilansir dari AFP, Jumat (24/12/2021), Presiden AS Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang melarang seluruh impor dari wilayah Xinjiang. Larangan itu terkait kekhawatiran soal penggunaan kerja paksa dalam produksi di Xinjiang yang banyak ditinggali etnis minoritas Uighur.
UU yang disetujui Kongres AS pekan lalu itu melarang impor seluruh barang dari Xinjiang. Namun, ada pengecualian jika pihak perusahaan memberikan bukti yang bisa diverifikasi kalau produksinya tidak melibatkan kerja paksa.
UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur itu menetapkan fokus tiga produk secara khusus, yaitu kapas -- di mana Xinjiang menjadi salah satu produsen utama dunia kemudian tomat dan polysilicon -- bahan yang digunakan dalam produksi panel surya.
Sebagai informasi, sekitar 20 persen garmen yang diimpor ke AS setiap tahunnya, mencakup sejumlah kapas dari Xinjiang. Dalam langkah bipartisan yang langka, Senat AS pekan lalu secara bulat meloloskan UU tersebut.
Hal itu menjadikan AS sebagai negara pertama yang melarang seluruh impor dari wilayah Xinjiang. UU itu diloloskan meskipun ada lobi-lobi dari perusahaan-perusahaan AS yang kebanyakan sangat bergantung pada pemasok China dan telah menghadapi gangguan besar-besaran akibat gejolak perdagangan yang dipicu pandemi virus Corona (COVID-19).
Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut UU itu memberikan pemerintah 'sarana baru untuk mencegah barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa di Xinjiang, masuk ke pasar AS dan lebih meningkatkan akuntabilitas bagi individu dan entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini'.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(haf/haf)