Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menilai sorotan kepada
Capim KPK Irjen Firli Bahuri soal tudingan pelanggaran etik merupakan hal positif sebagai masukan dalam melakukan fit and proper test. Nantinya, pihaknya akan mengkonfirmasi langsung kepada Irjen Firli terkait sorotan itu.
"Justru bagi kami sorotan tersebut kami anggap sesuatu yang positif. Kita konfirmasi ulang nanti di Komisi III, apakah sorotan itu memang benar atau sesuatu yang tidak berdasar," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (6/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sorotan yang dimaksud adalah terkait tuduhan pelanggaran kode etik saat Irjen Firli yang kala itu menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK bertemu TGB Zainul Majdi. Namun, Irjen Firli sudah menjelaskan bahwa pertemuan itu tidak direncanakan, sehingga jauh dari pelanggaran etik.
Karena itu, politikus PKS itu akan kembali mengkonfirmasi kepada Irjen Firli untuk meluruskan tudingan miring itu. Termasuk mempertanyakan apakah keputusan pelanggaran etik oleh Firli benar pernah dikeluarkan KPK atau tidak.
"Sorotan itu akan kita konfirmasi agar tidak ada hukuman dengan membangun opini," katanya.
"Problem keputusan pelanggaran etik itu gimana statusnya di KPK? Ada atau enggak? Benar ada atau enggak?" imbuh Nasir.
Sebab, kata Nasir, sejauh ini tidak ada bukti-bukti yang disampaikan ke DPR terkait isu pelanggaran etik oleh Irjen Firli itu.
"Seharusnya KPK, kalau Firli benar-benar melakukan pelanggaran, kirim dong ke Komisi III, 'ini buktinya'. Jangan kemudian dihakimi orang. Harus jelas dong," kata Nasir.
Nasir sendiri mengaku belum pernah mendengar berita miring soal Irjen Firli selama ini. Kecuali sorotan terkait pertemuan dengan TGB tersebut. Karena itu konfirmasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah pelanggaran etik yang dituduhkan kepada Firli benar adanya atau cuma opini negatif yang sengaja dibangun untuk menjatuhkan kredibilitasnya.
"Selebihnya tentu saja ada hal-hal yang dia lakukan yang tidak kita bisa kita baca dengan baik, lalu kita bilang kabur tulisannya, atau jelek narasinya, padahal kita nggak bisa baca," ujarnya.
Lebih lanjut, Nasir menilai Irjen Firli merupakan orang yang kompeten. Apalagi Irjen Firli merupakan perwira kepolisian yang pernah mengemban tugas sebagai sebagai ajudan wakil presiden (wapres.
"Secara umum dia pernah ajudan wakil presiden, yang dipilih (sebagai ajudan wapres) tentu orang-orang terpilih. Secara moral, administrasi, teknis kepolisian, pasti cukup menguasai," kata Nasir.
Irjen Firli sendiri sebelumnya sudah angkat bicara soal pertemuannya dengan TGB yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Firli, pertemuan itu sudah diklarifikasi oleh pimpinan KPK dan tidak ada pelanggaran yang terjadi.
"Itu sudah diklarifikasi pimpinan. Kesimpulan akhir adalah tidak ada pelanggaran," kata Firli saat tes wawancara dan uji publik di gedung Setneg, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).
Kapolda Sumatera Selatan itu menyebut TGB bukan lah tersangka di KPK dan dirinya tidak melaksanakan hubungan apapun dengan TGB. Pertemuan itu, kata Firli, terlaksana karena Danrem 162/Wira Bhakti saat itu, Kolonel Inf Farid Ma'ruf, yang menghubungi TGB.
Firli juga mengatakan saat itu dia berada di NTB untuk menghadiri serah terima jabatan Kapolda NTB penggantinya. Ketika itu, dirinya juga sudah menyampaikan izin kepada pimpinan KPK untuk menghadiri serah terima jabatan itu.
"Bertemunya gini, saya sudah izin pimpinan KPK bahwa saya harus ke NTB karena ada serah terima jabatan dan farewell. Diundang main tenis dengan pemain tenis nasional, ada Panji, Danrem dan saya datang pada 06.30 WITA setelah dua set. Pukul 09.30 WITA, TGB datang. Jadi saya tidak mengadakan hubungan dan tidak mengadakan pertemuan. Bertemu iya," jelas dia.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini