Anggota Komisi III F-PPP Puji Kerja Capim KPK Firli Saat Pimpin Polda NTB

Foto: Anggota Komisi III F PPP Arsul Sani (Tsarina/detikcom)

Jakarta - Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani memuji salah satu Capim KPK Firli Bahuri yang menurutnya punya pemahaman hukum baik. Dia menilai Firli punya kepemimpinan yang baik saat memimpin Polda NTB.

"Irjen Firli Bahuri termasuk Pati Polri yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum pidana materiil maupun formil (hukum acara) yang sangat baik. Dari sisi leadership-nya juga bagus selama memimpin Polda NTB. Karena itu bukan hal yang mengejutkan kalau ia lolos dalam 10 nama capim yang akan diuji oleh DPR nanti," kata Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati demikian, Arsul mengatakan bukan berarti sembilan capim KPK lainnya tidak baik. Namun, menurut Arsul pandangan jenderal bintang dua itu terkait pemberantasan korupsi oleh KPK yang tidak cukup dengan operasi tangkap tangan (OTT) cukup baik.

"Faktualnya OTT yang dilakukan KPK selama ini dengan segala bentuk 'festivalisasi'-nya kan tidak menimbulkan efek jera. Bahkan dengan penindakan-penindakan yang dilakukan, KPK pun tidak membuat indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik. Karena itu OTT tidak bisa diandalkan sebagai strategi utama dalam kerja-kerja KPK," ujarnya.

Dia menilai OTT KPK membutuhkan sumber daya yang besar meski jumlah suap yang diduga terjadi kecil. Arsul mengatakan sumber daya yang besar itu membuat kasus korupsi besar seperti mafia pangan hingga mafia pajak tidak tersentuh KPK.

"Apalagi hanya menyangkut suap yang tidak besar-besar amat, sementara sumber daya manusia yang terlibat cukup banyak sehingga kasus-kasus korupsi besar seperti mafia pangan, mafia pajak, dan lain-lain tidak tersentuh dengan masif. Penindakan mestinya berbasis case building atas kasus-kasus korupsi besar dengan proses penyelidikan yang mendalam. Apalagi KPK diberi anggaran yang lebih besar untuk itu dibanding Polri dan Kejaksaan," ujar Arsul.

Firli yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan menjadi salah satu dari 10 capim KPK yang dinyatakan lolos seleksi oleh Pansel. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mengirimkan surat berisi nama 10 capim itu untuk dilanjutkan dengan proses fit and proper test.

Lolosnya Firli ini pun pernah menjadi sorotan. Salah satunya terkait proses pemeriksaan internal saat Firli menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK terkait pertemuannya dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Halaman 1 2

Selanjutnya