Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk memperkuat pembenahan rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KP2MI dan sejumlah lembaga nasional maupun daerah.
Pada kesempatan itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan penguatan di sektor hulu menjadi kunci karena sebagian besar persoalan PMI terjadi saat tahap awal penyiapan. Ia menegaskan perlindungan PMI harus berbentuk ekosistem berkelanjutan dari sebelum penempatan hingga setelah bekerja di luar negeri.
"Hari ini, Kementerian ini melakukan transformasi kelembagaan bahwa Presiden membentuk Kementerian KP2MI sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan peran dan tugas fungsi perlindungan pekerjaan-pekerjaan Indonesia secara berkualitas sekaligus juga dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ucap Mukhtarudin, Selasa (2/12/2025)
Ia menegaskan dua amanat presiden adalah perlindungan menyeluruh dan peningkatan kapasitas SDM melalui vokasi. Mukhtarudin menyebut sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga asosiasi vokasi penting untuk membenahi rekrutmen.
"Dari sisi hulu tentu kita ingin membenahi dari sisi rekrutmen, karena persoalan kejadian ini 80-90% ada di sektor hulu. Oleh karena itu hulunya harus kita benahi agar di hilirnya tidak terlalu banyak masalah," ujarnya.
Diketahui, MoU dan PKS yang diteken ini melibatkan Bawaslu, Perpukadesi, Komnas Anak, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Jember, serta asosiasi pendidikan vokasi HIPKI dan PELITA Indonesia. KP2MI juga menandatangani PKS dengan Ditjen Imigrasi dalam bidang data dan layanan penempatan.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja menyampaikan, MoU dengan KP2MI menjadi langkah penting menjelang Pemilu 2029.
"Bagi Bawaslu MoU ini adalah pertanda kesiapan kita dalam menghadapi Pemilu tahun 2029. Nah inilah penting bagi kami untuk melakukan tahapan pencegahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran yang ada di luar negeri," kata Bagja.
Ia menjelaskan terdapat sekitar empat juta WNI di luar negeri yang sebagian besar merupakan PMI. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dan KP2MI sangat krusial dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga pemantauan partisipasi pemilih.
"Oleh sebab itu, bagi Bawaslu itu penting untuk dijaga agar seluruh proses penyaluran aspirasi teman-teman warga negara kita di luar negeri dapat segera dilakukan dan secara tenang juga dilakukan. Di antara banyak permasalahan, misalnya adalah bagaimana pekerja migran terdaftar dalam DPT," imbuhnya.
Bagja menegaskan sosialisasi bersama KP2MI akan dimaksimalkan pada 2026 hingga 2027. Kolaborasi ini diharapkan memastikan proses pemungutan suara di luar negeri berjalan jujur, adil, dan bebas pelanggaran.
"Melalui kerja sama ini, kami saling koordinasi dengan Kementerian Pekerja Migran untuk melakukan sosialisasi agar bisa dilakukan secara penuh nanti di tahun 2026 atau 2027, dan juga memastikan seluruh proses pelaksanaan Pemilu luar negeri berlangsung bebas pelanggaran, jujur, dan adil," jelas Bagja.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perpukadesi, Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo, mengatakan pihaknya ingin berpartisipasi membantu penyelesaian persoalan migrasi tenaga kerja.
"Perpukadesi itu adalah perkumpulan para purnawirawan atau purna bakti, para mantan-mantan gubernur, mantan-mantan bupati, wali kota seluruh Indonesia. Kami hadir di sini dalam rangka ikut masuk barisan ke KP2MI dalam rangka memberikan sumbangsih apa yang kami miliki untuk berpartisipasi bersama-sama mulai dari hulu-hilir untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja migran ini sebatas kemampuan yang kita miliki," tutur Bibit.
Ia menyebut sulitnya peluang kerja bagi masyarakat menjadi alasan kuat Perpukadesi ingin ikut mendukung program KP2MI. Para purna bakti disebut ingin tetap memberi kontribusi bagi bangsa.
"Utamanya anak-anak kita yang saat ini sedang mencari peluang pekerjaan itu tidaklah mudah. Sangat sulit dan tidak mudah, maka kami terketuk hati untuk berpartisipasi, itulah latar belakangnya," ucapnya.
Bibit menegaskan para anggota Perpukadesi di seluruh Indonesia siap turun tangan membantu. Ia berharap kontribusi mereka dapat melengkapi upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja migran.
"Jadi para purnabakti mantan-mantan gubernur, mantan bupati, wali kota yang tersebar di seluruh Indonesia ini dari sisa-sisa umurnya untuk sumbangsih sebatas kemampuan kita untuk berpartisipasi bersama-sama," ungkap Bibit.
Tonton juga video "Detikcom Awards 2025 Mengapresiasi KP2MI Untuk Layanan Humanis untuk Pekerja Migran"
(akd/ega)