Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperluas program pelatihan vokasi lintas sektor bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian UMKM, program ini mencakup sektor energi, manufaktur, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga PMI.
Menteri KP2MI Mukhtarudin mengatakan, sinergi lintas kementerian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar peningkatan perlindungan dan kompetensi PMI dilakukan secara cepat dan terukur.
"Terdapat dua arahan Presiden Republik Indonesia kepada Menteri P2MI, yaitu meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan meningkatkan keterampilan serta kompetensi pekerja migran menuju kesejahteraan," ujar Mukhtarudin dalam agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin mengungkapkan KP2MI kini berkolaborasi dengan sedikitnya 12 kementerian dan lembaga yang memiliki lembaga pelatihan vokasi di pusat dan daerah. Total terdapat 37 ribu lembaga vokasi dengan kapasitas latihan mencapai 8.250.600 peserta di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 360 lembaga vokasi telah terlibat langsung dalam penyiapan calon pekerja migran dengan daya latih mencapai 298.151 peserta. Sebanyak 10 kementerian juga telah menyiapkan data lembaga yang link and match dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.
Melalui kerja sama dengan Kementerian ESDM, KP2MI berfokus pada pelatihan di sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian tersebut memiliki tujuh unit kerja vokasi, meliputi migas, biominerba, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, konservasi energi, aparatur tambang bawah tanah, serta proyek teknik.
"Kementerian ESDM punya tujuh kerja vokasi yakni ada 5 dari PPSDM, migas, geominerba, ketenagalistrikan yang baru-terbarukan, konservasi energi, serta aparatur tambang bawah tanah, dan dua proyek teknik," jelas Mukhtarudin.
Sementara itu, pelatihan bersama Kementerian Perindustrian diarahkan pada bidang manufaktur dan jasa. Saat ini terdapat 320 peserta yang mengikuti program pelatihan tersebut, mencakup bidang hospitality, bahasa asing, culinary, serta pertumbuhan industri.
"Total yang kita latih ada 320 peserta yang hari ini sedang berjalan dengan Kementerian Perindustrian yaitu hospitality, bahasa asing, caregiver (perawatan), dan perkebunan," tuturnya.
Selain penguatan pra-penempatan, KP2MI juga memperluas kerja sama dengan Kementerian UMKM untuk mendukung pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran yang telah kembali ke Tanah Air. Program ini mencakup akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi pengembangan UMKM berbasis desa.
"Mereka membentuk usaha mikro yang ada di desanya di daerah-daerah masing-masing, dan ini baru Kementerian UMKM bisa ikut mendamping dalam proses itu," ujar Mukhtarudin.
Ia menambahkan, negara tujuan penempatan yang menjadi fokus pelatihan meliputi Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Belanda, Kolombia, Kanada, hingga Amerika Serikat, sementara penempatan ke wilayah Timur Tengah masih belum dibuka karena moratorium.
Melalui sinergi ini, KP2MI berharap pelatihan lintas sektor tak hanya meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia di luar negeri, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi mereka setelah pulang ke Tanah Air.
"Melalui penandatanganan nota kesepahaman MoU ini dapat menjadi sarana akselerasi dan mencapai kesejahteraan pekerja migran Indonesia," pungkasnya.
(akn/ega)