Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyoroti masalah tenda jemaah RI yang melebihi kapasitas. Cak Imin menyebutkan persoalan tersebut terjadi lantaran Indonesia tidak memiliki ketegasan.
"Setiap rapat DPR dengan Menag selalu mendesak, jangan didikte oleh perusahaan di sini. Pemerintah harus mendikte, sehingga kita memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar, mestinya bargaining position kita kuat," jelas Cak Imin kepada wartawan di Makkah, Rabu (19/6/2024).
Menurut Cak Imin, pemerintah seharusnya punya daya tawar yang kuat. Dia meminta agar persoalan tenda haji harus diselesaikan.
"Negara kita kuat kok, pemerintah kita besar, masa menangani begini nggak bisa, harus bisa," katanya.
Permasalahan tenda yang melebihi kapasitas selalu terjadi setiap tahun. Cak Imin meminta agar pemerintah melakukan negosiasi ulang agar mendapatkan tempat yang lebih memadai.
"Lakukan negosiasi ulang, penataan ulang yang memungkinkan kenyamanan jemaah, padahal cuma 2 hari (puncak haji)," jelasnya.
Sebelumnya, Cak Imin juga menyoroti masalah toilet yang dinilai tidak ramah lansia. Kemenag, kata Cak Imin, seharusnya memperhitungkan rasio jumlah jemaah lansia dengan toilet.
"Jumlah rasionya (toilet) harus dihitung, ini semua biaya, mereka semua mengeluarkan biaya, negara mengeluarkan biaya," katanya.
Cak Imin mengatakan Kemenag seharusnya bisa mempersiapkan kebutuhan para jemaah sejak awal. Persoalan tenda overcapacity ini, menurut Cak Imin, terjadi karena pemerintah RI kurang tegas.
"Kita ingin kebutuhan jemaah dipersiapkan sejak awal, tidak ada ketegasan, tidak dadakan, sehingga harus diantisipasi ledakan jumlah diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan," jelasnya.
Simak juga Video 'Jemaah Haji RI Bergerak Menuju Makkah':
(mei/lir)