.webp)
Kelima, subkegiatan kunjungan kerja dalam daerah Rp 27.272.043.970.000 antara lain diuraikan ke dalam objek belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD.
Keenam, subkegiatan dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Rp 41.458.540.986.000. Dari data tersebut disebutkan bahwa rencana anggaran tersebut tidak ada korelasi langsung dengan target kinerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kegiatan," tulis data tersebut.
Bahri mengatakan, setelah anggaran itu diperbaiki, sisa dananya akan dimasukkan ke dana tak terduga (DTT). Dana tersebut akan digunakan untuk penanggulangan COVID-19.
"Mungkin salah penempatan rekening saja, tapi kita masukkan dalam evaluasi dan harus diperbaiki, kegiatan-kegiatan minta ditunda nanti keluar hasil evaluasi kita 15 hari kita evaluasi, dia kan perbaiki 7 hari ini ubah, ini ubah dia perbaiki, dari sisa uang itu kita geser ke DTT, dana pencegahan COVID-19," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengajak Kemendagri untuk berdiskusi membahas hal tersebut.
"Begini, karena itu saya ingin mengajak Kemendagri diskusi di sini, di DPRD. Jadi jangan kita sudah buat ada aturan baru kemudian itu disalahkan makanya sebenarnya kalau ngomong tuh dipilah dong ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan, jangan DPRD saja itu bukan urusan kita yang kemarin disebut-sebut itu nggak ada tuh hubungannya dengan anggota DPRD," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/22).
Taufik mengatakan kekeliruan yang ada seharusnya jangan langsung dimunculkan ke publik. Karenanya, Taufik meminta apabila ada suatu masalah seharusnya didiskusikan terlebih dahulu.
"Karena itu saya mengajak DPRD akan mengundang lah Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan itu, supaya jangan muncul ke publik dulu gitu lho.
Sekarang kan bukan kegiatan kita DPRD itu kan ada dua, ada kedewanan ada kesekwanan nah ini urusan kesekwanan tapi disebutnya DPRD aja gitu," ucapnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan RAPBD DKI 2021 saat ini masih dalam evaluasi Kemendagri. "Kan posisi APBD 2021 masih di tangan Kementerian Dalam Negeri, dalam posisi evaluasi, diundang dong kita," katanya.
(man/jbr)
