Kemendagri Luruskan soal Kejanggalan RKT DPRD DKI di RAPBD 2021

Gedung Kemendagri (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom) — Foto: Gedung Kemendagri (dok. detikcom)

Jakarta -

Direktur Perencanaan Daerah Kemendagri, Bahri, meluruskan pernyataannya terkait adanya kejanggalan rancangan anggaran rencana kegiatan tahunan (RKT) di RAPBD 2021 DKI Jakarta. Menurutnya, dalam dokumen yang ada bukan janggal dari sisi anggaran, melainkan salah dalam penempatan kode rekening.

"Jadi mohon izin saya sampaikan, bukan janggal, ada terdapat kesalahan kode rekening saja. Kode rekening kan sekarang baru nih, ada salah penempatan rumahnya aja. Jadi bukan janggal, mohon izin diluruskan," ujar Bahri saat dihubungi, Rabu (23/12/2020).

"Kode rekeningnya. Jadi kode rekeningnya itu kan kode rekening sub kegiatannya penyusunan rancangan APBD, isinya di dalam ada belanja alat kedokteran kan, nah itu kita luruskan, ada kesalahan penempatan. Karena berlaku sekarang kode rekening baru berdasarkan Permendagri 90," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, dari sisi anggaran sebesar Rp 580 miliar itu tidak ada yang masalah. "Enggak ada masalah (angggaran Rp 580 miliar), hanya salah kode rekening saja, penempatannya saja," ucapnya.

Sebelumnya, Kemendagri melakukan evaluasi terhadap RAPBD DKI 2021. Dalam evaluasi itu, Kemendagri menemukan adanya anggaran ngaco dalam RKT DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang diterima, ada enam subkegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan total rancangan anggaran sebesar Rp 580.135.824.070.000. Pertama, subkegiatan pembahasan rancangan Perda Rp 5.112.555.027.000. Dana tersebut diuraikan dalam sub-objek belanja pakaian sipil lengkap (PSL), belanja modal peralatan studio audio, belanja modal personal komputer, dan belanja model peralatan komputer lainnya pada Sekretariat DPRD.

"Ada kegiatan dalam rincian misalnya ada sub kegiatan rancangan Perda, di dalamnya ada isi pembelanjaan modal komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahin," ujar Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).

Selanjutnya ada juga anggaran subkegiatan pembahasan KUA dan PPAS Rp 153.649.748.978.000. Dana tersebut diuraikan dalam belanja gaji dan tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD.

Yang ketiga adalah subkegiatan pembahasan KUA dan perubahan PPAS Rp 2.310.670.340.000 diuraikan dalam objek belanja pakaian sipil harian, belanja pakaian sipil lengkap, belanja pakaian dinas harian, dan belanja pakaian sipil resmi pada Sekretariat DPRD.

Keempat, subbagian kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan Rp 350.332.264.769.000. Dana tersebut diuraikan dalam obyek belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD.

Simak juga video 'Tunjangan Anggota DPRD DKI Naik Fantastis, Ini Kata Warga':

[Gambas:Video 20detik]

Kelima, subkegiatan kunjungan kerja dalam daerah Rp 27.272.043.970.000 antara lain diuraikan ke dalam objek belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD.

Keenam, subkegiatan dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Rp 41.458.540.986.000. Dari data tersebut disebutkan bahwa rencana anggaran tersebut tidak ada korelasi langsung dengan target kinerja.

"Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kegiatan," tulis data tersebut.

Bahri mengatakan, setelah anggaran itu diperbaiki, sisa dananya akan dimasukkan ke dana tak terduga (DTT). Dana tersebut akan digunakan untuk penanggulangan COVID-19.

"Mungkin salah penempatan rekening saja, tapi kita masukkan dalam evaluasi dan harus diperbaiki, kegiatan-kegiatan minta ditunda nanti keluar hasil evaluasi kita 15 hari kita evaluasi, dia kan perbaiki 7 hari ini ubah, ini ubah dia perbaiki, dari sisa uang itu kita geser ke DTT, dana pencegahan COVID-19," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengajak Kemendagri untuk berdiskusi membahas hal tersebut.

"Begini, karena itu saya ingin mengajak Kemendagri diskusi di sini, di DPRD. Jadi jangan kita sudah buat ada aturan baru kemudian itu disalahkan makanya sebenarnya kalau ngomong tuh dipilah dong ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan, jangan DPRD saja itu bukan urusan kita yang kemarin disebut-sebut itu nggak ada tuh hubungannya dengan anggota DPRD," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/22).

Taufik mengatakan kekeliruan yang ada seharusnya jangan langsung dimunculkan ke publik. Karenanya, Taufik meminta apabila ada suatu masalah seharusnya didiskusikan terlebih dahulu.

"Karena itu saya mengajak DPRD akan mengundang lah Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan itu, supaya jangan muncul ke publik dulu gitu lho.

Sekarang kan bukan kegiatan kita DPRD itu kan ada dua, ada kedewanan ada kesekwanan nah ini urusan kesekwanan tapi disebutnya DPRD aja gitu," ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan RAPBD DKI 2021 saat ini masih dalam evaluasi Kemendagri. "Kan posisi APBD 2021 masih di tangan Kementerian Dalam Negeri, dalam posisi evaluasi, diundang dong kita," katanya.

Halaman 1 2

Selanjutnya