Round-Up

Gejolak Lagi di KPK yang Kini Dianggap 'Berlemak'

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 05:01 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK / Foto: Ari Saputra

Sorotan Eks Jubir

Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah turut memberikan komentar. Febri mengatakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK berisiko melanggar Undang-Undang KPK, khususnya Pasal 26 ayat (8).

"Menurut Saya, perkom ini berisiko melanggar UU KPK, khususnya Pasal 26 ayat (8). Karena pengaturan lebih lanjut di peraturan KPK (dulu istilah yang digunakan adalah 'keputusan pimpinan') wajib mengacu pada ayat-ayat sebelumnya," kata Febri.

Febri menilai dengan terbitnya Perkom 7/2020, Dewan Pengawas KPK perlu bertindak. Dewas KPK, kata Febri, perlu melakukan review terhadap proses penyusunan perkom tersebut.

"Saya kira, Dewas perlu mengambil tindakan, termasuk melakukan review terhadap proses penyusunannya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan UU dan Perkom tentang pembentukan aturan di KPK," ujar Febri.

Dia juga khawatir struktur yang gemuk itu menjadi beban keuangan negara. Febri menyinggung wacana mobil dinas yang sempat juga memanas.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5 6 7