Mobil Dinas dan Struktur Gemuk KPK Dikhawatirkan Bebani Keuangan Negara

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Nov 2020 18:26 WIB
Febri Diansyah
Mantan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Mantan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan perhatiannya soal struktur organisasi KPK yang bertambah gemuk. Dia khawatir struktur yang gemuk itu menjadi beban keuangan negara.

"Saya concern pada risiko hukumnya karena kalau sebuah aturan bertentangan dengan UU, maka tentu riskan dibatalkan. Semoga KPK telah mempertimbangkan hal tersebut secara matang. Saya belum dengar juga apakah teman-teman pegawai ada yang akan mengujinya ke MA. Semoga hal ini menjadi perhatian serius teman-teman semua karena kita perlu menjaga dan mengawal KPK sebaik-baiknya agar tidak melakukan kekeliruan," kata Febri kepada detikcom, Rabu (18/11/2020).

"Dan jika banyak sekali jabatan yang ditambah, kita khawatir nanti akan ada yang bilang, KPK semakin membebani keuangan negara. Karena perlu gaji, tunjangan dengan nilai yang tidak sedikit nantinya, apalagi dengan wacana mobil dinas," imbuhnya.

Selain itu Febri mengatakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK berisiko melanggar Undang-Undang KPK, terkhusus, Pasal 26 ayat (8). Perkom Nomor 7 Tahun 2020 itu merupakan dasar yang membuat KPK menjadi gemuk strukturnya.

"Menurut Saya, Perkom ini berisiko melanggar UU KPK, khususnya Pasal 26 ayat (8). Karena pengaturan lebih lanjut di Peraturan KPK (dulu bahasa yg digunakan masih Keputusan Pimpinan) wajib mengacu pada ayat-ayat sebelumnya," kata Febri.

Febri menilai, dengan terbitnya Perkom 7/2020, Dewan Pengawas KPK perlu bertindak. Dewas KPK, kata Febri, perlu melakukan review terhadap proses penyusunan perkom tersebut.

"Saya kira, Dewas perlu mengambil tindakan, termasuk melakukan review terhadap proses penyusunannya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan UU dan Perkom tentang pembentukan aturan di KPK," ujar Febri.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan struktur sebuah organisasi akan menyesuaikan dengan strategi yang akan dikembangkan oleh lembaga tersebut. Begitu juga KPK saat ini.

"Struktur sebuah organisasi sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan, KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode yaitu 1. Penindakan, 2. Pencegahan dan 3. Pendidikan sosialisasi dan kampanye," kata Ghufron, kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Menurut Ghufron, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal. Melainkan, kata dia, kejahatan korupsi saat ini sudah sistemik yang perlu penanganan komprehensif.

"Karena kami memandang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal, tapi sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula," ujar Ghufron.

Tonton video 'KPK Kaji Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/tor)