Perubahan struktur organisasi KPK menuai kritik. Gemuknya struktur KPK bahkan disebut bertentangan dengan undang-undang (UU).
Perihal itu disampaikan aktivis antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Dia menyebut perubahan struktur KPK melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 itu bertentangan dengan UU KPK.
"ICW beranggapan bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (PerKom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Kurnia kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).
"ICW menilai produk hukum internal KPK ini amat rentan untuk dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung," imbuhnya.
Menurut Kurnia, Perkom Nomor 7 Tahun 2020 itu bertentangan dengan Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Apa bedanya?
"Penting untuk diketahui bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tentu ini mengartikan bahwa bidang-bidang yang ada di KPK masih seperti sedia kala, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat," kata Kurnia.
"Namun yang tertuang dalam PerKom 7/2020 malah terdapat beberapa penambahan seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK," imbuhnya.
Berikut ini beda Perkom KPK itu dengan UU KPK.
