.webp)
Penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Jakarta di level mengkhawatirkan. Kondisi ini menyedot perhatian kalangan anggota DPRD DKI Jakarta hingga pakar.
Positivity rate COVID-19 di Jakarta tergolong tinggi karena di atas rata-rata dunia. Positivity rate adalah perbandingan jumlah orang yang positif dengan orang yang dites. Positivity rate menggambarkan seberapa banyak orang yang kena COVID-19 di suatu kawasan.
Selain itu, petugas di TPU Pondok Ranggon memprediksi sisa lahan di TPU bisa menampung jenazah COVID-19 hingga dua bulan ke depan. Hal itu merujuk pada jumlah rata-rata jenazah korban COVID-19 yang dimakamkan pada Agustus 2020 berkisar 27-28 jenazah per hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lahan kami untuk jenazah COVID-19 tersisa 1.100 lubang makam untuk muslim dan nonmuslim," ujar Komandan Regu TPU Pondok Ranggon, Nadi (47), seperti dilansir Antara, Jumat (4/9/2020).
Atas kondisi ini, anggota DPRD DKI Jakarta dan pakar angkat bicara serta meminta Anies tegas dalam penerapan protokol kesehatan. Penerapan PSBB juga diperketat, termasuk mencari tempat alternatif untuk pemakaman jenazah Corona.
Berikut ini sorotan Dewan hingga pakar ke Anies gegara kasus Corona di Ibu Kota terus naik:
Epidemiolog: PSBB Diperketat, Ganjil Genap Dihapus
Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Iwan Ariawan, mengusulkan agar PSBB di Ibu Kota kembali diperketat.
"Transmisi COVID-19 di DKI Jakarta meningkat terus sejak PSBB dilonggarkan. Berati protokol kesehatan belum bisa menggantikan PSBB untuk menekan transmisi COVID-19," kata Iwan kepada wartawan, Senin (7/9/2020).
Iwan menjelaskan, berdasarkan hasil kajian peneliti asal Florida International University, Amerika Serikat, penggunaan masker minimal 85% untuk bisa mengendalikan wabah.
Dia menyebut, berdasarkan pengamatan, penggunaan masker di DKI masih di bawah angka itu. Iwan mengusulkan agar PSBB di Jakarta kembali diperketat atau cakupan warga yang menggunakan masker harus di atas 85 persen.
Iwan juga menyarankan agar aturan ganjil-genap kendaraan di DKI tidak diberlakukan. Dia menyebut kebijakan itu guna mencegah kerumunan di angkutan umum.
Komisi IX: Cari Alternatif Pemakaman Lain
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Dualay, meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan tempat pemakaman alternatif jika lahan khusus jenazah COVID-19 di TPU Pondok Ranggon terisi penuh.
"Kita meminta pemerintah DKI Jakarta untuk menyiapkan pemakaman alternatif bagi korban COVID-19, sebab korban ini juga diperlakukan secara khusus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah karena itu keluarga dari korban itu kan tidak bisa melakukan pemakaman sebagaimana mestinya dan tidak bisa membawa jenazah itu ke tempat pemakaman yang ditentukan keluarga," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (7/9/2020).
"Karena itu, tentu kita berharap pemerintah DKI bertanggung jawab penuh atas proses pemakaman terhadap korban COVID-19 ini. Ini tidak hanya berlaku untuk DKI, tapi juga seluruh Indonesia," katanya.
Ketua DPP PAN itu mengatakan semua kebutuhan dan proses pemakaman COVID harus dipenuhi pemerintah. Saleh menyebut korban jenazah COVID-19 harus dimuliakan.
Selain itu, Saleh berharap semua pihak saling bekerja sama untuk menerapkan protokol kesehatan. Dia menegaskan protokol kesehatan adalah cara paling ampuh untuk mencegah penularan Corona.
PKB: Ambil Langkah Nyata, Bukan Seremoni
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta ada hukuman yang bikin jera para pelanggar PSBB transisi Corona.
"Jadi kalau Pak Gubernur bilang tinggi karena swab-nya tinggi, tapi yang tidak terdeteksi, yang tidak tercatat itu lebih banyak. Langkah nyata seharusnya Pemprov itu bukan langkah-langkah seremoni. Yang konkret, misalnya denda itu jangan nyapu, (denda) Rp 100 ribu, Rp 250 ribu, sekalian Rp 1 juta. Karena masyarakat Jakarta itu nggak bisa kalau tidak diberi efek jera yang tinggi," ujar Hasbi saat dihubungi, Senin (7/9/2020).
Hasbi mengatakan warga DKI harus diberi tindakan tegas. Caranya, memberikan denda yang tinggi agar angka kasus Corona dapat turun.
PAN: ASN Kampanye Protokol Corona Door to Door
PAN DKI Jakarta menyarankan Satgas COVID DKI diberdayakan hingga tingkat RT/RW.
"Kami mendorong jajaran Pemprov DKI untuk mengaktifkan gugus tugas COVID-19 hingga RT/RW. ASN DKI dikerahkan untuk kampanye door to door untuk pelaksanaan protokol," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Raham Rakinda, kepada wartawan, Senin (7/9/2020).
Selain itu, kepada para kepala daerah administrasi di Jakarta, Oman meminta agar pengawasan protokol kesehatan dilakukan secara lebih masif.
"Para wali kota, camat, dan lurah kembali menggalakkan protokol kesehatan. Satpol PP dan TNI Polri melaksanakan sidak terus-menerus," tutur Oman.
Oman kemudian juga menyoroti protokol kesehatan yang mulai kendor di pasar. Dia menyebut Satpol PP dan Pasar Jaya harus melakukan edukasi kepada pedagang dan pengunjung pasar.
Golkar: Anies Harus Berani Tarik Rem Darurat
Golkar DKI Jakarta meminta Anies berani menarik rem darurat jika kasus Corona di Jakarta semakin parah, bukan sekadar kata-kata.
"Gubernur harus berani tarik rem tangan kalau kondisi sudah makin parah, jangan cuma kata-kata saja terkait rem tangan sebelum rakyat Jakarta jadi korban," kata Ketua Fraksi Gokar DKI Jakarta, Basri Baco, kepada wartawan, Senin (7/9/2020).
"Kalau makin naik dan makin berbahaya tidak ada pilihan, rem darurat harus diambil," imbuhnya.
Basri meminta Pemprov tetap melakukan pengawasan di tempat yang berpotensi menjadi tempat penularan Corona. Dia juga meminta agar bioskop tidak dibuka hingga situasi kembali aman.
Basri juga menanggapi jumlah liang lahad untuk jenazah COVID-19 di TPU Pondok Ranggon yang tersisa 1.100. Dia menyebut, jika masyarakat patuh pada protokol kesehatan, tak perlu ada penambahan lahan untuk korban COVID.
PDIP: Tegas Terapkan Pergub Corona
PDIP DKI Jakarta yakin sisa 1.100 liang lahad jenazah COVID di TPU Pondok Ranggon tidak akan terisi penuh jika Pemprov DKI Jakarta tegas menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) soal penanganan Corona.
"Saya masih optimis nggak akan terpakai, ketika pemprov gencar membangun kesadaran itu secara otomatis akan menekan COVID-19 di Jakarta. Kedua, menjalankan secara tegas terhadap Pergub kaitan dengan kapasitas perkantoran," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (7/9/2020).
"Kan dalam Pergub kapasitas perkantoran dan tempat lain 50 persen. Itu diterapkan maka otomatis akan mengurangi pergerakan orang dalam perkantoran. Itu saja diterapkan dengan baik, maka itu yakin akan menekan penyebaran COVID-19 di Jakarta," sambungnya.
Gembong mengatakan, guna menekan penularan virus Corona, perlu kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Dia menyebut saat ini Pemprov DKI belum berhasil membangun kesadaran masyarakat.
Menurut Gembong, warga DKI menerapkan protokol kesehatan karena takut dikenakan sanksi, bukan karena kesadaran untuk mencegah penularan COVID-19.
Untuk itu, lanjut Gembong, kesadaran ini harus menjadi gerakan bersama warga DKI Jakarta.
PKS: Perketat PSBB
PKS DKI Jakarta meminta Pemprov untuk memperketat PSBB guna mencegah lebih banyak korban akibat COVID-19.
"Ya saya kira sudah waktunya (PSBB) untuk diperketat agar korban tidak berjatuhan lebih banyak," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz kepada wartawan, Senin (7/9/2020).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini juga menegaskan pergerakan warga harus dibatasi kembali.
Selain itu, Aziz meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan tempat isolasi terhadap warga yang tertular. Dia juga meminta kapasitas rumah sakit untuk rujukan COVID-19 ditingkatkan.
