Round-Up

Jejak Kasus Dugaan Pungli THR di UNJ: Kena OTT KPK, Berakhir Disetop Polisi

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 06:33 WIB
Poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono)

Penjelasan KPK Limpahkan Kasus ke Polisi

Bermula dari keterangan pers dadakan dari Deputi Penindakan KPK yang baru, Karyoto, perihal adanya informasi OTT. Karyoto menyebut, pada Rabu, 20 Mei 2020, KPK telah menangkap seorang bernama Dwi Achmad Noor, yang belakangan diketahui sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

"Kegiatan berawal dengan adanya bantuan dan informasi dari pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud," kata Karyoto pada Kamis (21/5/2020).

Rupanya KPK memang bekerja sama dengan Itjen Kemendikbud untuk melakukan OTT itu. Dari tangan Dwi Achmad Noor, KPK menyita uang USD 1.200 dan Rp 27,5 juta.

Karyoto lantas menjelaskan konstruksi kasusnya, sebagai berikut:
- Rektor UNJ sekitar tanggal 13 Mei 2020 diduga telah meminta kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp 5 juta melalui Dwi Achmad Noor;
- THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud;
- Pada 19 Mei 2020, terkumpul uang Rp 55 juta dari 8 fakultas, 2 lembaga penelitian, dan Pascasarjana;
- Pada 20 Mei 2020, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp 37 juta ke kantor Kemendikbud, selanjutnya diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 2,5 juta, serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud) masing-masing sebesar Rp 1 juta.

"Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud," ucap Karyoto.

Kemudian, Karyoto menyebut KPK meminta keterangan kepada sejumlah orang, di antaranya Komarudin selaku Rektor UNJ, Dwi Achmad Noor sebagai Kabag Kepegawaian UNJ, Sofia Hartati sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Tatik Supartiah sebagai analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud, Diah Ismayanti sebagai Karo SDM Kemendikbud, Dinar Suliya selaku Staf SDM Kemendikbud, dan Parjono sebagai Staf SDM Kemendikbud. Apa hasilnya?

"Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," kata Karyoto.

Polda Pelajari Kasus Dugaan Pungli THR di UNJ

Polda Metro Jaya yang menerima limpahan kasus itu masih mempelajari kasus tersebut.

"Kita pelajari dulu, kan masih penyelidikan nih. Kita dalami dulu peristiwanya seperti apa sih," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Jumat (22/5/2020).

Yusri belum bisa menjelaskan perkembangan pemeriksaan kasus tersebut. Menurutnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih mendalami kasus limpahan dari KPK itu.

"Kita mau pelajari dulu. Masih didalami dulu, belum bisa kita ngomong (langkah selanjutnya)," ujar Yusri.

"Kasus sementara ini masih didalami oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya untuk mengetahui peristiwa apa sih yang ini. Ini masih didalami dulu. Karena waktu diserahkan kan masih penyelidikan ya, adanya kasus penyelidikan kemudian diserahkan ke Polda Metro, ini sekarang kita dalami dulu. Nanti ya perkembangannya," sambungnya.

7 Orang Dikenai Wajib Lapor

Polda Metro Jaya mengatakan belum ada tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) berupa permintaan THR di UNJ yang dilimpahkan KPK. Perkara itu masih dalam penyelidikan.

"Masih dalam penyelidikan diserahkan ke kepolisian. Oleh polisi karena baru diterima, ini masih didalami dulu konstruksi peristiwanya apa sih ini, belum menentukan siapa tersangka, masih penyelidikan, belum penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Sabtu (23/5/2020).

Yusri mengatakan pihaknya melakukan gelar perkara pada Jumat (22/5) malam. Tujuh orang yang diserahkan KPK dikenai wajib lapor.

"Makanya hasil gelar perkara tadi malam, 7 orang yang diserahkan KPK dikembalikan dulu, mereka wajib lapor. Nah kasus seperti apa ini didalami dulu. Selanjutnya kan akan ada klarifikasi, undang, periksa, kan gitu, belum ada tersangka," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5