Selidiki Kasus Dugaan Pungli Limpahan KPK, Polda Metro akan Periksa Rektor UNJ

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Jumat, 22 Mei 2020 16:27 WIB
Gedung Promoter Polda Metro Jaya yang pembangunannya menghabiskan dana sebesar Rp 498 miliar telah diresmikan, Jumat (19/1/2017). Peresmian dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Dokumentasi Gedung Polda Metro Jaya (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Polda Metro Jaya menerima pelimpahan kasus dugaan pungutan liar (pungli) berupa permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dari KPK. Rektor UNJ Komarudin akan dimintai keterangan.

"Kita kan, ini masih dalam penyelidikan, ini masih baru kita terima (pelimpahan berkas perkara). Artinya ke depan ya seperti itu (meminta keterangan Rektor UNJ Komarudin)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, saat dihubungi, Jumat (22/5/2020).

Namun, Yusri tidak menjelaskan kapan akan memanggil Komarudin. Dia mengatakan Polda Metro Jaya baru menerima pelimpahan berkas perkara dugaan pungli di UNJ ini tadi siang.

"Kasus ini memang diserahkan kepada penyidik oleh KPK, diserahkan tadi siang kepada timsus (tim khusus) Polda Metro Jaya," lanjut Yusri.

Dia menambahkan polisi masih harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Klarifikasi pun harus dilakukan.

"Oleh penyidik sekarang ini akan didalami perkaranya seperti apa. Sekarang ini baru kita terima kita coba mendalami perkaranya seperti apa," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, KPK bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud melakukan OTT terhadap Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor pada Rabu (20/5) sekitar Pukul 11.00 WIB di Kemendikbud. KPK mengamankan uang senilai USD 1.200 dan Rp 27,5 juta dalam OTT itu.

"Kemudian diamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000," kata Karyoto kepada wartawan, Kamis (21/5).

KPK pun melimpahkan kasus OTT yang menjerat Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor ke Polri. Begini penjelasannya.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan pelimpahan perkara ke Polri itu merupakan bentuk tugas pokok dan fungsi KPK dalam melaksanakan Koordinasi dan Supervisi. Ia menyebut, hal itu dilakukan karena belum ditemukan pelaku merupakan penyelenggara negara dalam kasus itu.

"Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara, sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," lanjut Karyoto.

Simak video Agar Korupsi Berkurang, Novel: Bersihkan Dulu Penegak Hukumnya:

(dhn/dhn)