Seperti diketahui, pemprov DKI Jakarta berulang kali mendapat sorotan dari pemerintah pusat karena kekacauan data penerima bansos untuk warga terdampak Corona.
Misalnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyatakan penerima bansos Corona di DKI menerima paket dobel, yakni bansos dari Pemprov DKI sekaligus bansos dari Kemensos. Padahal, menurutnya mestinya hal seperti ini tak terjadi.
"Banyak sekali, atau hampir semua yang terima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bantuan sembako dari Pemprov DKI. Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian," kata Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang digelar secara virtual, Rabu (6/5).
Juliari menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta bantuan Kemensos untuk meng-cover keluarga yang tidak dapat bansos sembako dari Pemprov DKI. Masalah ini bersumber pada data penerima bantuan yang tidak baik.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran bansos DKI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Ada sekitar 3,7 juta masyarakat ibu kota yang mendapat bantuan selama pandemi Corona. Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menko PMK Muhadjir Effendy.
"Kami dapat laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR Rabu (6/5).
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Anies. Muhadjir menyoroti data penerima bansos DKI Jakarta.
"Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik menarik artinya cocok-cocokkan data bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur, agak saya tegur keras Pak Gubernur," ujar Muhadjir dalam webinar dengan topik Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental seperti dilihat Kamis (7/5/2020).
"Karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," lanjutnya.
Belakangan Muhadjir tahu, data yang disetor Pemprov DKI ke Kemensos adalah data nama-nama warga yang sudah menerima bantuan Gubernur. Akhirnya, guna menghentikan silang sengkarut data bansos ini, Anies mengumumkan bahwa nilai bantuan bansos diumumkan bersama kemensos.
"Nanti (nilai bantuan) diumumkan bareng dengan Kemensos, biar tidak sepihak saya," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Namun, ternyata perdebatan antara DKI Jakarta dengan pemerintah pusat soal data bansos ini masih berlanjut.
Kini giliran Wamendes Budi Arie yang menyebut data bansos DKI yang paling kacau. Hal ini disampaikannya dalam siaran di Facebook Migrant Care. Mulanya, Budi Arie mengajak masyarakat turut memantau program bansos ini.
"Soal bantuan sosial atau program jaring pengaman sosial pemerintah. Kita mengharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga, memantau, melaporkan jika ada kejanggalan-kejanggalan karena dengan dunia sosial media yang luar biasa ini, semua kejadian yang aneh-aneh itu cepat terekam, cepat terpublikasikan," kata Budi Arie seperti dilihat Rabu (13/5/2020).
Budi Arie berbicara soal kepala desa di Sumatera Selatan yang ditangkap karena menyelewengkan Dana Desa. Dia mendukung upaya masyarakat untuk memviralkan kejadian ini agar jadi efek jera.
Budi Arie lalu menyoroti pimpinan DPRD di Jawa Timur yang masuk list penerima bansos. Dia menyebut hal itu lucu.
Inti dari permasalahan ini, kata Budi Arie, adalah data. Sembari menyinggung Provinsi DKI Jakarta, dia ingin data ini diperbaiki.
"Jadi begini, ini juga sekaligus isu terakhir paling penting dari peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah bahwa persoalan data harus kita perbaiki bersama-sama. Ini konsolidasi data kita tentang DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ini harus kita evaluasi, harus kita revisi karena itu sejak tahun 2011 tidak pernah diupdate, karena itu banyak data data ngawur," ucap dia.
"Yang paling ngawur itu provinsinya Mas Wahyu Susilo itu provinsi DKI Jakarta, provinsi asalnya Mas Wahyu karena Mas Wahyu asli Jakarta dia. Itu memang datanya kacau sekali. Kita berharap dengan peristiwa ini kita konsolidasi data kembali," ucap Wamendes.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Taufik mengaku sangat menyayangkan pernyataan Budi Arie yang menyebut Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling kacau dalam hal DTKS untuk penerima bansos. Bagi M Taufik, Budi Arie berbicara ngawur.
"Saya sangat menyesalkan pernyataan Arie Budi Setiadi tersebut. Menurut saya, yang jutru ngawur dan kacau adalah Wamendes PDTT Arie Budi Setiadi yang bicara tanpa fakta dan tendensius bicara bernuansa politis hanya untuk mendiskreditkan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai pejabat publik, apalagi levelnya wakil menteri, Arie Budi Setiadi tidak boleh asal ngomong," ucap M Taufik dalam keterangan tertulis.
M Taufik mengaku tak hanya sedang membela Gubernur Anies Baswedan terkait pernyataan Budi Arie. Dia siap adu argumen soal data bansos DKI.
"Bukan sekadar ingin membela Gubernur Anies Baswedan, saya siap berdebat dengan Arie Budi Setiadi tentang data bansos DKI Jakarta. Perlu saya tegaskan bahwa data di Pemprov DKI Jakarta jumlah penerima bansos sudah terverifikasi, yaitu 1,2 kepala keluarga (KK) atau 3,7 orang atau individu. Itu adalah data resmi Pemprov DKI Jakarta," kata M Taufik.
"Pada kesempatan ini saya minta kepada individu-individu di pemerintah pusat tidak membuat gaduh suasana yang dapat mengganggu upaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, terutama warga DKI Jakarta yang secara ekonomi membutuhkan bantuan sosial. Pemerintah pusat sendiri secara institusional sudah sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bersama-sama untuk memberikan bantuan sosial kepada warga Jakarta," imbuh dia.
.webp)
