.webp)
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara tampak geram karena selalu ada permasalahan soal data calon penerima batuan sosial (bansos). Juliari menilai saat ini banyak orang yang tiba-tiba merasa jadi ahli soal data.
Hal itu disampaikan Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Awalnya dia menegaskan Kemensos tidak memiliki waktu yang cukup untuk memverifikasi data calon penerima bansos.
"Saya sudah berkali-kali, dan saya sudah sampaikan ke media mengenai data bahwa kondisi yang sangat abnormal seperti ini tidak mungkin kita memiliki kemewahan untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang di lapangan," kata Juliari dalam rapat yang digelar secara virtual, Rabu (6/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juliari mengungkapkan data calon penerima bansos yang didapat Kemensos hampir 100 persen berasal dari pemerintah daerah. Dia menilai kelayakan data tersebut bukan menjadi tanggung jawab Kemensos.
"Oleh karena itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami memang hampir bisa dibilang 100 persen mengambil data yang dikirimkan oleh daerah. Kelayakan atau tidak kelayakan dari calon-calon penerima bantuan sosial yang kami terima itu memang bukan tanggung jawab kami," jelasnya.
Juliari menyebut, yang lebih mengetahui apakah seorang warga berhak mendapat bansos adalah pemda. Barulah kemudian politikus PDIP itu menyindir bahwa banyak pihak yang saat ini merasa ahli soal data.
"Artinya, daerah yang lebih memahami, daerah ini siapa ya (yang berhak menerima bansos), dimulai dari kepala daerah sampai ke desa maupun kelurahan," sebut Juliari.
"Saya tidak mau berpanjang-lebar lagi, karena memang sepertinya sekarang tiba-tiba semakin banyak orang yang menjadi ahli soal data," imbuhnya.
Sebelumnya, Mensos Juliari P Batubara mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bansos sembako bagi warga DKI Jakarta. Salah satu permasalahan yang diungkap ialah hampir semua penerima bantuan dari DKI dapat dobel.
"Banyak sekali atau hampir semua yang terima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bantuan sembako dari Pemprov DKI. Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian," kata Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.
(zak/gbr)
