.webp)
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran bansos DKI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Ada sekitar 3,7 juta masyarakat ibu kota yang mendapat bantuan selama pandemi Corona. Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menko PMK Muhadjir Effendy.
"Kami dapat laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR Rabu (6/5).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Anies. Muhadjir menyoroti data penerima bansos DKI Jakarta.
"Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik menarik artinya cocok-cocokkan data bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur, agak saya tegur keras Pak Gubernur," ujar Muhadjir dalam webinar dengan topik Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental seperti dilihat Kamis (7/5/2020).
"Karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," lanjutnya.
Belakangan Muhadjir tahu, data yang disetor Pemprov DKI ke Kemensos adalah data nama-nama warga yang sudah menerima bantuan Gubernur. Akhirnya, guna menghentikan silang sengkarut data bansos ini, Anies mengumumkan bahwa nilai bantuan bansos diumumkan bersama kemensos.
"Nanti (nilai bantuan) diumumkan bareng dengan Kemensos, biar tidak sepihak saya," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/5/2020).
