.webp)
Namun, ternyata perdebatan antara DKI Jakarta dengan pemerintah pusat soal data bansos ini masih berlanjut.
Kini giliran Wamendes Budi Arie yang menyebut data bansos DKI yang paling kacau. Hal ini disampaikannya dalam siaran di Facebook Migrant Care. Mulanya, Budi Arie mengajak masyarakat turut memantau program bansos ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal bantuan sosial atau program jaring pengaman sosial pemerintah. Kita mengharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga, memantau, melaporkan jika ada kejanggalan-kejanggalan karena dengan dunia sosial media yang luar biasa ini, semua kejadian yang aneh-aneh itu cepat terekam, cepat terpublikasikan," kata Budi Arie seperti dilihat Rabu (13/5/2020).
Budi Arie berbicara soal kepala desa di Sumatera Selatan yang ditangkap karena menyelewengkan Dana Desa. Dia mendukung upaya masyarakat untuk memviralkan kejadian ini agar jadi efek jera.
Budi Arie lalu menyoroti pimpinan DPRD di Jawa Timur yang masuk list penerima bansos. Dia menyebut hal itu lucu.
Inti dari permasalahan ini, kata Budi Arie, adalah data. Sembari menyinggung Provinsi DKI Jakarta, dia ingin data ini diperbaiki.
"Jadi begini, ini juga sekaligus isu terakhir paling penting dari peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah bahwa persoalan data harus kita perbaiki bersama-sama. Ini konsolidasi data kita tentang DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ini harus kita evaluasi, harus kita revisi karena itu sejak tahun 2011 tidak pernah diupdate, karena itu banyak data data ngawur," ucap dia.
"Yang paling ngawur itu provinsinya Mas Wahyu Susilo itu provinsi DKI Jakarta, provinsi asalnya Mas Wahyu karena Mas Wahyu asli Jakarta dia. Itu memang datanya kacau sekali. Kita berharap dengan peristiwa ini kita konsolidasi data kembali," ucap Wamendes.
