.webp)
Aksi demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja berlangsung di sejumlah daerah di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/10/2020). Aksi demo diwarnai kericuhan hingga sejumlah orang diamankan polisi.
Di Yogyakarta, aksi demo tolak omnibus law di depan kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro, berujung rusuh. Fasilitas di kantor DPRD DIY, sejumlah kendaraan, dan halte bus Trans Jogja rusak. Bahkan restoran yang ada di sebelah gedung DPRD DIY terbakar.
Pantauan detikcom, Kamis (8/10), massa mulai berkumpul di depan gedung DPRD DIY pada sekitar pukul 11.00 WIB. Massa tampak datang dengan berbagai atribut, mulai spanduk hingga boneka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Kericuhan Horor di Malioboro Hari Ini |
Aksi demo sempat berjalan kondusif. Perwakilan massa memulai orasi. Namun kericuhan terjadi pada sekitar pukul 13.00 WIB. Kericuhan awalnya diwarnai dengan lemparan botol. Tampak ada lemparan batu di tengah massa. Demo kemudian kembali berlanjut sampai akhirnya huru-hara kembali pecah pada pukul 14.00 WIB. Polisi menembakkan gas air mata.
Di tengah kericuhan itu, restoran yang berada di sebelah selatan gedung DPRD DIY, yakni Legian Garden, terbakar. Polisi menyebut kebakaran itu terjadi karena ulah para pendemo.
"Iya, (Cafe Legian dibakar) pendemo," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Yuliyanto saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (8/10) petang.
Pantauan detikcom pukul 16.00 WIB, bangunan lantai dua restoran itu habis terbakar.
 Cafe Legian Garden yang berada di dekat gedung DPRD DIY terbakar. (Pius Erlangga/detikcom) |
Sementara itu, dinding depan gedung DPRD DIY juga dicoreti massa aksi. Sejumlah tulisan sumpah serapah mengisi dinding bagian depan gedung tersebut. Selain itu, halte bus Trans Jogja yang berada di depan Hotel Inna Garuda tak luput dari aksi massa. Halte Malioboro 1 itu kacanya pecah dan penuh dengan coret-coretan makian dengan tinta warna merah dan hitam.
Polisi kemudian mendorong massa mundur ke dua arah, yakni ke arah selatan ke Titik Nol Kilometer dan utara ke area parkir Abu Bakar Ali.
Massa yang disemprot water cannon dan dihujani gas air mata berhamburan kocar-kacir. Selepas Magrib, sebagian massa masih berada di Jalan Mataram, yang ada di sebelah timur Malioboro. Massa di lokasi itu sempat terlibat keributan dengan warga. Polisi akhirnya mengamankan sejumlah orang dari lokasi tersebut.
Terkait kericuhan di Malioboro, polisi menduga ada pihak yang membonceng aksi. Kapolresta Yogyakarta Kombes Purwadi Wahyu Anggoro mengatakan pihaknya sejak awal sudah berkomunikasi dengan massa aksi untuk mencegah timbulnya kericuhan.
"Tapi situasi njenengan lihat sendiri seperti apa. Kita sudah berupaya persuasif, (massa) malah ngrusak. Kita tidak tahu tujuannya apa. Polisi dari awal sudah menemui, sudah ajak komunikasi, dari pihak TNI juga ajak komunikasi, termasuk dari anggota DPRD juga sudah ajak komunikasi," kata Purwadi saat ditemui wartawan di depan DPRD DIY, Kamis (8/10) sore.
Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil dan massa aksi melakukan perusakan kantor DPRD DIY. Purwadi menyebut pihaknya sudah semaksimal mungkin melakukan pengamanan dengan mengedepankan tindakan persuasif.
Menyoal indikasi penyusup, Purwadi mengaku belum bisa mengungkapkannya secara gamblang. Namun, dari fakta di lapangan, aksi tersebut terkesan disusupi karena mahasiswa yang ikut tidak mengenal para perusuh.
"Ini gawe mahasiswa, tapi mereka sendiri nggak tahu. Kok bisa sampai seperti itu. Orang-orangmu mana? Kita nggak tahu. Yang tadi saya nggak kenal. Kita tidak memvonis, tapi faktanya seperti itu. Kalau namanya orang unjuk rasa, yang mbonceng pasti ada. Itu yang kita takutkan dari awal," lanjutnya.
Sementara itu, data dari Kabid Humas Polda DIY Kombes Yuliyanto, setidaknya ada 45 orang yang diamankan polisi. Puluhan orang itu diamankan di beberapa titik berbeda.
 Massa aksi tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang ricuh di kantor DPRD DIY mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Tembok DPRD dicoret-coret, bahkan sejumlah mobil mengalami kaca pecah. (Pradito Rida Pertana/detikcom) |
Menurut Yuli, polisi akan melakukan olah TKP serta melakukan pengusutan dan penindakan terhadap pelaku. Untuk saat ini, polisi belum menetapkan tersangka dan masih melakukan pemeriksaan.
"Belum (ada tersangka) masih didalami," kata Yuliyanto.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta massa aksi tolak omnibus law UU Cipta kerja yang sempat ricuh di kantor DPRD DIY untuk tidak anarkistis. Sebab, tindak anarkistis tidak mencerminkan warga Yogyakarta.
"Tapi juga jangan anarkis karena itu bukan perilaku yang melakukan kondisi-kondisi yang anarkis, memaksakan kehendak," katanya melalui keterangan tertulis kepadanya wartawan, Kamis (8/10).
Sultan mengatakan akan memfasilitasi aspirasi massa. Salah satu bentuknya melalui surat.
"Jadi dalam pertemuan dengan warga masyarakat, khususnya dari organisasi pekerja-buruh, tadi kami bicara ya, sebagai bentuk aspirasi karena mereka sebelumnya telah bersurat. Mereka sampaikan aspirasi agar bisa kirim surat ke Presiden," katanya.
Di Jawa Tengah, aksi demo berlangsung di Sukoharjo, Kudus, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
Di Sukoharjo, demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja berlangsung di sekitar Tugu Kartasura, Sukoharjo. Massa Solo Raya Menggugat sempat menutup seluruh akses di bundaran Tugu Kartasura. Arus lalu lintas di titik pertemuan Yogya-Solo-Semarang itu pun lumpuh.
Pantauan detikcom, kerusuhan mulai pecah pada sekitar pukul 17.20 WIB, Kamis (8/10/2020). Beberapa saat kemudian tampak sebuah truk Satpol PP terbakar hebat. Truk itu diparkir di Jalan Solo-Yogyakarta, sisi selatan Tugu Kartasura.
Situasi memanas ketika massa ingin memasang spanduk ke atas sebuah baliho. Sebelumnya tampak beberapa orang sempat menyalakan flare dan kembang api.
Aparat Sabhara dan Brimob langsung terjun memukul mundur massa. Massa kocar-kacir, tapi tetap berusaha melempari polisi. Kericuhan yang terjadi diwarnai lemparan batu dan botol air minum.
Setelah kericuhan yang berujung penembakan gas air mata, polisi berupaya bernegosiasi dengan massa Solo Raya Menggugat di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Namun, karena negosiasi tak berujung pada kesepakatan, polisi akhirnya membubarkan massa demo secara paksa. Hingga pukul 19.00 WIB, akses jalan Tugu Kartasura, Sukoharjo, sudah bisa dilintasi kendaraan. Namun lalu lintas masih tersendat.
 Truk Satpol PP dibakar massa demo omnibus law di Bundaran Tugu Kartasura, Sukoharjo, Kamis (8/10/2020). (Bayu Ardi Isnanto/detikcom) |
Di Kudus, aksi demo tolak omnibus law di depan gedung DPRD Kudus sempat memanas. Massa melakukan aksi vandal atau merusak, seperti merobek baliho bergambar anggota DPRD dan coret-coret.
Pantauan detikcom, sebelum membubarkan diri, massa sempat naik ke atas baliho bergambar DPRD Kudus di depan gedung wakil rakyat, Kamis (8/10). Mereka sempat naik ke atas baliho dan merobek gambar anggota DPRD Kudus.
Setelah itu, tampak massa juga membakar ban di depan gedung DPRD Kudus. Namun tiba-tiba mobil water cannon Polres Kudus keluar dari DPRD Kudus. Massa pun memanas menantang untuk disemprot.
Tak sampai di situ, lemparan botol kembali terjadi terhadap petugas keamanan. Mobil water cannon pun dipaksa mundur kembali masuk di gedung DPRD Kudus. Hingga akhirnya aksi lempar tersebut kembali mereda. Massa bubar sekitar pukul 12.30 WIB.
Setelah massa bubar, terlihat sisa bakar-bakar di depan gedung DPRD Kudus. Juga coretan tulisan yang mengatai DPRD Kudus. Tidak hanya itu, spanduk bertuliskan sindiran terhadap DPR juga terpasang di sejumlah lokasi.
"Alhamdulillah aksi secara umum berlangsung dengan damai. Tidak anarkis, kalau sedikit, itu hal yang biasa," kata Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma kepada wartawan di depan gedung DPRD Kudus, Kamis (8/10).
Di Kota Pekalongan, pantauan detikcom Kamis (8/10/2020) sekitar pukul 13.00 WIB, aksi demo tolak omnibus law yang diikuti kalangan mahasiswa dan pelajar ini berjalan damai. Namun, saat massa merangsek masuk pintu gerbang DPRD Kota Pekalongan, terjadi aksi dorong-mendorong pintu gerbang.
Suasana semakin panas saat terjadi saling lempar botol air mineral, ditambah petugas kepolisian mengeluarkan mobil water cannon dari balik pintu gerbang. Kendati disemprot air beberapa kali, massa aksi tidak surut semangat. Massa merobohkan pintu gerbang bagian utara Setda Kota Pekalongan tersebut sembari menghujat anggota DPRD.
Massa kemudian masuk ke halaman gedung DPRD Kota Pekalongan yang lokasinya satu kompleks dengan Setda Kota Pekalongan. Saat massa akan masuk ini, polisi kemudian menembakkan gas air mata.
Tak tinggal diam, massa membalas dengan melempari polisi menggunakan batu. Bahkan dua mobil polisi yang terparkir di sekitar lapangan Mataram menjadi sasaran amuk massa. Kaca mobil polisi itu dipecah. Hingga pukul 14.45 WIB, masih terjadi kerumunan massa di sekitar lapangan Mataram sebelum akhirnya massa bubar.
Di Kota Tegal, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tegal menggelar demo menolak omnibus law di depan gedung DPRD Kota Tegal. Masa demo sempat membakar ban sembari berorasi.
Pantauan di kantor DPRD Kota Tegal, Jalan Pemuda, Kamis (8/10), massa berkumpul sejak pagi. Mereka mengawali aksinya dengan long march dari halaman auditorium Universitas Pancasakti, Jalan Halmahera, Kota Tegal, menuju gedung DPRD di Jalan Pemuda.
Menjelang pukul 12.30 WIB, massa bertambah banyak. Tak hanya berorasi, massa juga mencoreti papan kantor DPRD Kota Tegal dan digambar dengan alat kelamin. Tak lama, beberapa pendemo melakukan aksi bakar ban bekas. Polisi yang berada di lokasi terus mengimbau massa agar tertib dan tidak anarkistis.
Sempat terjadi aksi saling dorong saat massa melempari polisi. Mereka juga berupaya merangsek masuk ke kantor Dewan tapi bisa dihadang petugas. Satu unit kendaraan taktis water cannon dan mobil membawa kawat berduri kemudian disiagakan untuk mengendalikan massa.
"Buat Adik-adik mahasiswa, mohon jangan bertindak anarkis. Kami akan menjaga jalannya aksi agar berjalan aman tanpa ada aksi anarkis. Saya minta juga agar selama aksi ini mematuhi protokol kesehatan," seru Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari.
Terlihat, Kasat Reskrim Polres Tegal Kota AKP Syuaib Abdulloh mengalami luka pada pelipis kiri. Massa akhirnya mulai membubarkan sekitar pukul 14.00 WIB.
Sebelumnya pada Rabu (7/10), aksi demo tolak omnibus law juga berlangsung di DPRD Jawa Tengah. Demo berujung ricuh, sejumlah orang diamankan polisi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendengar kabar demo ricuh di Semarang kemarin merupakan massa bayaran. Polisi mendalami kabar tersebut.
Soal massa bayaran itu disampaikan Ganjar saat menengok pendemo yang diamankan di Mapolrestabes Semarang pada Rabu (7/10) malam. Ganjar mengatakan ada kabar ajakan demo dan akan diberi Rp 50 ribu. Namun Ganjar tidak ingin berasumsi sehingga menyerahkan kepada kepolisian untuk mendalaminya.
"Biar diselidiki polisi, biar didalami. Kebetulan dari anggota polisi ini anaknya dapat share WA itu, katanya (akan) dikasih Rp 50 ribu. Biar didalami polisi dululah itu, kita nggak mau berasumsi (massa bayaran) gitu, makanya mudah-mudahan bisa dicek," kata Ganjar di Mapolrestabes Semarang, Rabu (7/10) malam.
Saat menengok pendemo yang diamankan itu, Ganjar menemukan banyak siswa SMK, SMA, bahkan ada yang SMP. Dari pengakuan siswa, memang ada yang menerima ajakan untuk datang ke lokasi aksi demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja di Jalan Pahlawan atau depan gedung DPRD Jateng.
"Rupanya dapat pesan dari WA group, pesan berantai. Kemudian dia terpancing. Sayanglah ya anak-anak kita, lebih baik edukasi dengan cara benar," sesal Ganjar.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Benny Setyowadi mengaku masih mendalami soal dugaan massa bayaran. Pihaknya masih memeriksa keterangan saksi-saksi.
"Belum, masih didalami," kata Benny di kantor DPRD Jateng, Kamis (8/10/2020).
Benny juga menyayangkan banyak siswa yang ikut dalam aksi tersebut, bahkan ada yang datang dari luar kota dan tidak membawa bekal. Polisi pun mengantar sampai terminal dan memberi bekal untuk pulang ke daerah asalnya.
"Yang dominan malah pelajar. Kita sangat menyayangkan," jelas Benny.
Untuk diketahui, polisi sempat mengamankan 269 orang dari demo omnibus law yang berujung ricuh di DPRD Jateng untuk pemeriksaan awal. Kemudian 76 orang langsung dipulangkan dan 193 lainnya dibawa ke Mapolrestabes Semarang.
Setelah menjalani pemeriksaan, 189 orang di antaranya dipulangkan dan masih ada empat orang mahasiswa yang diamankan karena mengarah pada pelaku perusakan.
