Aksi demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja berlangsung di sejumlah daerah di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/10/2020). Aksi demo diwarnai kericuhan hingga sejumlah orang diamankan polisi.
Di Yogyakarta, aksi demo tolak omnibus law di depan kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro, berujung rusuh. Fasilitas di kantor DPRD DIY, sejumlah kendaraan, dan halte bus Trans Jogja rusak. Bahkan restoran yang ada di sebelah gedung DPRD DIY terbakar.
Pantauan detikcom, Kamis (8/10), massa mulai berkumpul di depan gedung DPRD DIY pada sekitar pukul 11.00 WIB. Massa tampak datang dengan berbagai atribut, mulai spanduk hingga boneka.
Baca juga: Kericuhan Horor di Malioboro Hari Ini |
Aksi demo sempat berjalan kondusif. Perwakilan massa memulai orasi. Namun kericuhan terjadi pada sekitar pukul 13.00 WIB. Kericuhan awalnya diwarnai dengan lemparan botol. Tampak ada lemparan batu di tengah massa. Demo kemudian kembali berlanjut sampai akhirnya huru-hara kembali pecah pada pukul 14.00 WIB. Polisi menembakkan gas air mata.
Di tengah kericuhan itu, restoran yang berada di sebelah selatan gedung DPRD DIY, yakni Legian Garden, terbakar. Polisi menyebut kebakaran itu terjadi karena ulah para pendemo.
"Iya, (Cafe Legian dibakar) pendemo," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Yuliyanto saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (8/10) petang.
Pantauan detikcom pukul 16.00 WIB, bangunan lantai dua restoran itu habis terbakar.
 Cafe Legian Garden yang berada di dekat gedung DPRD DIY terbakar. (Pius Erlangga/detikcom) |
Sementara itu, dinding depan gedung DPRD DIY juga dicoreti massa aksi. Sejumlah tulisan sumpah serapah mengisi dinding bagian depan gedung tersebut. Selain itu, halte bus Trans Jogja yang berada di depan Hotel Inna Garuda tak luput dari aksi massa. Halte Malioboro 1 itu kacanya pecah dan penuh dengan coret-coretan makian dengan tinta warna merah dan hitam.
Polisi kemudian mendorong massa mundur ke dua arah, yakni ke arah selatan ke Titik Nol Kilometer dan utara ke area parkir Abu Bakar Ali.
Massa yang disemprot water cannon dan dihujani gas air mata berhamburan kocar-kacir. Selepas Magrib, sebagian massa masih berada di Jalan Mataram, yang ada di sebelah timur Malioboro. Massa di lokasi itu sempat terlibat keributan dengan warga. Polisi akhirnya mengamankan sejumlah orang dari lokasi tersebut.
Terkait kericuhan di Malioboro, polisi menduga ada pihak yang membonceng aksi. Kapolresta Yogyakarta Kombes Purwadi Wahyu Anggoro mengatakan pihaknya sejak awal sudah berkomunikasi dengan massa aksi untuk mencegah timbulnya kericuhan.
"Tapi situasi njenengan lihat sendiri seperti apa. Kita sudah berupaya persuasif, (massa) malah ngrusak. Kita tidak tahu tujuannya apa. Polisi dari awal sudah menemui, sudah ajak komunikasi, dari pihak TNI juga ajak komunikasi, termasuk dari anggota DPRD juga sudah ajak komunikasi," kata Purwadi saat ditemui wartawan di depan DPRD DIY, Kamis (8/10) sore.
Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil dan massa aksi melakukan perusakan kantor DPRD DIY. Purwadi menyebut pihaknya sudah semaksimal mungkin melakukan pengamanan dengan mengedepankan tindakan persuasif.
Menyoal indikasi penyusup, Purwadi mengaku belum bisa mengungkapkannya secara gamblang. Namun, dari fakta di lapangan, aksi tersebut terkesan disusupi karena mahasiswa yang ikut tidak mengenal para perusuh.
"Ini gawe mahasiswa, tapi mereka sendiri nggak tahu. Kok bisa sampai seperti itu. Orang-orangmu mana? Kita nggak tahu. Yang tadi saya nggak kenal. Kita tidak memvonis, tapi faktanya seperti itu. Kalau namanya orang unjuk rasa, yang mbonceng pasti ada. Itu yang kita takutkan dari awal," lanjutnya.
Sementara itu, data dari Kabid Humas Polda DIY Kombes Yuliyanto, setidaknya ada 45 orang yang diamankan polisi. Puluhan orang itu diamankan di beberapa titik berbeda.
 Massa aksi tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang ricuh di kantor DPRD DIY mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Tembok DPRD dicoret-coret, bahkan sejumlah mobil mengalami kaca pecah. (Pradito Rida Pertana/detikcom) |
Menurut Yuli, polisi akan melakukan olah TKP serta melakukan pengusutan dan penindakan terhadap pelaku. Untuk saat ini, polisi belum menetapkan tersangka dan masih melakukan pemeriksaan.
"Belum (ada tersangka) masih didalami," kata Yuliyanto.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta massa aksi tolak omnibus law UU Cipta kerja yang sempat ricuh di kantor DPRD DIY untuk tidak anarkistis. Sebab, tindak anarkistis tidak mencerminkan warga Yogyakarta.
"Tapi juga jangan anarkis karena itu bukan perilaku yang melakukan kondisi-kondisi yang anarkis, memaksakan kehendak," katanya melalui keterangan tertulis kepadanya wartawan, Kamis (8/10).
Sultan mengatakan akan memfasilitasi aspirasi massa. Salah satu bentuknya melalui surat.
"Jadi dalam pertemuan dengan warga masyarakat, khususnya dari organisasi pekerja-buruh, tadi kami bicara ya, sebagai bentuk aspirasi karena mereka sebelumnya telah bersurat. Mereka sampaikan aspirasi agar bisa kirim surat ke Presiden," katanya.
