Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, menuai kontroversi dan berada di bawah tekanan setelah terungkap dirinya menawarkan hadiah kepada para anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, setelah kemenangan telak mereka dalam pemilu bulan ini.
Dalam penjelasannya, seperti dilansir AFP, Rabu (25/2/2026), Takaichi menegaskan bahwa tidak ada uang pajak yang digunakan dalam pemberian hadiah untuk anggota parlemen dari LDP tersebut.
Dikatakan oleh Takaichi, dalam pernyataan via media sosial X, bahwa lebih dari 300 anggota parlemen dari LDP diberi pilihan untuk memilih barang dari katalog hadiah untuk merayakan keberhasilan mereka dalam pemilu 8 Februari lalu.
Dia menyebut hadiah itu "sebagai ungkapan apresiasi atas keberhasilan mereka dalam pemilu yang sangat sulit ini".
Pengungkapan ini mengingatkan pada skandal dana gelap yang mengguncang LDP tahun 2023 lalu, yang menjatuhkan PM saat itu, Fumio Kishida, dan memicu kemarahan para pemilih yang menyebabkan koalisi penerusnya, Shigeru Ishiba, kehilangan dominasi dalam kedua majelis parlemen tahun lalu.
Pemimpin oposisi utama Aliansi Reformasi Sentris, Junya Ogawa, mengatakan pada Selasa (24/4) bahwa berita soal katalog hadiah itu "dapat dengan mudah membuat orang-orang berkata, 'Perdana Menteri Takaichi, Anda juga?'".
"Ini adalah perkembangan terbaru di mana dia akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya," kata Ogawa dalam pernyataan via media sosial X.
(nvc/ita)