.webp)
Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, menuai kontroversi dan berada di bawah tekanan setelah terungkap dirinya menawarkan hadiah kepada para anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, setelah kemenangan telak mereka dalam pemilu bulan ini.
Dalam penjelasannya, seperti dilansir AFP, Rabu (25/2/2026), Takaichi menegaskan bahwa tidak ada uang pajak yang digunakan dalam pemberian hadiah untuk anggota parlemen dari LDP tersebut.
Dikatakan oleh Takaichi, dalam pernyataan via media sosial X, bahwa lebih dari 300 anggota parlemen dari LDP diberi pilihan untuk memilih barang dari katalog hadiah untuk merayakan keberhasilan mereka dalam pemilu 8 Februari lalu.
Dia menyebut hadiah itu "sebagai ungkapan apresiasi atas keberhasilan mereka dalam pemilu yang sangat sulit ini".
Pengungkapan ini mengingatkan pada skandal dana gelap yang mengguncang LDP tahun 2023 lalu, yang menjatuhkan PM saat itu, Fumio Kishida, dan memicu kemarahan para pemilih yang menyebabkan koalisi penerusnya, Shigeru Ishiba, kehilangan dominasi dalam kedua majelis parlemen tahun lalu.
Pemimpin oposisi utama Aliansi Reformasi Sentris, Junya Ogawa, mengatakan pada Selasa (24/4) bahwa berita soal katalog hadiah itu "dapat dengan mudah membuat orang-orang berkata, 'Perdana Menteri Takaichi, Anda juga?'".
"Ini adalah perkembangan terbaru di mana dia akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya," kata Ogawa dalam pernyataan via media sosial X.
Takaichi mengatakan kepada parlemen Jepang, pada Rabu (25/2), bahwa biaya setiap hadiah, ditambah biaya pengiriman dan pajak, mencapai sekitar 30.000 Yen, atau setara Rp 3,2 juta, per orang dan dibayar dari dana politik LDP cabang Nara yang dipimpinnya.
Dia menambahkan bahwa dirinya berharap agar hadiah untuk anggota parlemen itu "akan bermanfaat dalam pekerjaan mereka di masa depan sebagai legislator".
Undang-udang pendanaan politik Jepang menetapkan bahwa individu tidak dapat memberikan donasi kepada kandidat untuk jabatan publik, tetapi donasi dapat diberikan oleh partai politik, termasuk cabang lokal partai politik tersebut.
Laporan Bunshun Online, versi web dari tabloid mingguan Shukan Bunshun, menyebut bahwa katalog hadiah itu berasal dari Kintetsu Department Store yang terkenal di Jepang.
Situs departemen store tersebut menampilkan berbagai katalog, dengan konsumen dapat melakukan pembayaran di muka sebesar 34.000 Yen untuk mengirimkan salah satu katalog itu kepada teman, yang kemudian memilih barang di dalamnya, seperti sepeda, daging kepiting mahal, atau menginap di hotel mewah.
Mantan PM Ishiba menuai kritikan pada Maret tahun lalu karena diduga memberikan sertifikat hadiah senilai 100.000 Yen (Rp 10,7 juta) -- yang dibayar menggunakan uang pribadinya -- kepada 15 anggota DPR periode pertama saat makan malam bersama.
Tonton juga video "Presiden Korsel-PM Jepang Main Drum: Bawa Lagu BTS-KPop Demon Hunters"
