Pemerintah Korea Selatan (Korsel) berencana menangguhkan perjanjian militer yang ditandatangani dengan Korea Utara (Korut) sejak tahun 2018 lalu yang bertujuan meredakan ketegangan antara kedua negara.
Rencana itu diumumkan setelah Seoul memperingatkan respons keras untuk kiriman balon-balon yang membawa muatan sampah dari Pyongyang.
Seperti dilansir Reuters, Senin (3/6/2024), Korut mengirimkan ratusan balon raksasa yang membawa muatan sampah ke berbagai wilayah Korsel dekat perbatasan kedua negara. Otoritas Seoul menyebutnya sebagai provokasi dan menolak klaim Pyongyang yang menyebut hal itu bertujuan mengganggu negara tetangganya.
Dewan Keamanan Nasional, yang merupakan badan penasihat untuk Presiden Korsel, mengatakan bahwa pihaknya akan membahas rencana untuk menangguhkan keseluruhan perjanjian militer dengan Korut untuk mendapatkan persetujuan kabinet dalam rapat pada Selasa (4/6) waktu setempat.
Penangguhan perjanjian militer itu, sebut Dewan Keamanan Nasional, akan membuka jalan bagi Seoul untuk menggelar latihan di dekat perbatasan militer dan mengambil "langkah-langkah yang cukup dan segera" dalam menanggapi provokasi Pyongyang.
Tidak dijelaskan lebih lanjut soal tindakan seperti apa yang mungkin diambil oleh Korsel.
Pakta militer itu menjadi kesepakatan paling substantif yang dihasilkan dari pertemuan puncak bersejarah antara kedua Korea tahun 2018 lalu. Perjanjian militer kedua Korea itu sebenarnya hampir dibatalkan ketika Pyongyang menyatakan tahun lalu bahwa pihaknya tidak lagi terikat oleh perjanjian itu.
Sejak saat itu, Korut mengerahkan pasukan dan persenjataannya di pos-pos penjagaan dekat perbatasan militer kedua Korea.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
(nvc/ita)