.webp)
Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un bersumpah untuk mempercepat pengembangan militer negaranya. Kim Jong Un menyinggung soal upaya modernisasi militer oleh Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) di kawasan tersebut.
Pyongyang berada di bawah berbagai sanksi atas program nuklirnya. Kedua Korea secara teknis masih dalam keadaan perang karena konflik pada tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Saat berbicara dalam rapat pleno Partai Buruh Korea, seperti dilansir AFP, Selasa (23/6/2026), mencetuskan percepatan pengembangan kemampuan militer Korut, sembari membahas soal upaya Korsel secara terang-terangan memperkuat angkatan bersenjatanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kamerad Kim Jong Un dalam pidato penutupnya menegaskan kembali pendirian kebijakan teguh Partai dan negara kita untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional lebih cepat," demikian seperti dikutip kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Kim Jong Un memimpin rapat pleno Partai Buruh Korea selama tiga hari, yang berakhir pada Senin (22/6) waktu setempat, di mana para pejabat senior Korut meninjau inisiatif kebijakan.
"AS dan ROK (Republik Korea-nama resmi Korsel) terus mendorong kepemilikan kapal selam nuklir oleh ROK, sembari semakin terang-terang dalam upaya penguatan dan modernisasi angkatan bersenjata di kawasan tersebut," kata Kim Jong Un dalam rapat pleno, seperti dikutip KCNA.
Dalam menghadapi perkembangan tersebut, menurut KCNA, Kim Jong Un mengatakan bahwa Korut tetap teguh untuk mempercepat upaya "memperluas dan memperkuat lebih lanjut daya pencegahan yang kuat dan benar-benar dapat diandalkan untuk pertahanan diri".
Mengenai persenjataan nuklir, KCNA melaporkan bahwa rapat pleno itu "dengan suara bulat mengakui" jika status nuklir Korut merupakan "cara yang paling tepat dan unik untuk secara aktif dan percaya diri menghadapi situasi militer dan politik internasional yang tidak dapat diprediksi".
Pyongyang telah berulang kali mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir "yang tidak dapat diubah" sejak pertemuan puncak tahun 2019 antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi, Vietnam, yang gagal mencapai kesepakatan karena perbedaan soal cakupan denuklirisasi dan pencabutan sanksi.
Awal bulan ini, Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un, mengatakan bahwa kebijakan nuklir Korut merupakan "garis tanpa sikap mundur". Dia juga menegaskan kembali posisi rezim Korut bahwa mereka tidak berniat untuk menyerahkan persenjataan nuklirnya.
Sementara itu, di bidang ekonomi, rapat pleno Partai Buruh Korea itu menyatakan "dukungan penuh dan persetujuan terhadap rencana untuk sepenuhnya merenovasi area-area tambang batu bara di seluruh negeri".
Kim Jong Un, sebut KCNA, menyerukan "penghapusan ketertinggalan yang telah berlangsung selama berabad-abad yang masih ada di industri batu bara".
Tonton juga video "Korea Utara Tegaskan Program Nuklirnya Tak Bisa Dinegosiasikan"
