Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho memerintahkan jajarannya untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana. Polantas di wilayah bencana mulai bergerak untuk membantu masyarakat terdampak di antaranya di wilayah Pidie Jaya, Aceh.
Satlantas Polres Pidie Jaya dipimpin Kasat Lantas Polres Pidie Jaya, AKP Fely melaksanakan kegiatan bakti sosial peduli bencana. Mulai dari membagikan makanan, biskuit, popok hingga alas tidur kepada masyarakat.
Dalam kegiatan bakti sosial peduli bencana, polisi juga turut membantu mengamankan proses pendistribusian gas. Selain pendistribusian gas, juga pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU agar dapat merata.
"Untuk antrian BBM sudah mulai normal kembali. Kami info kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara," ujar salah seorang petugas Satlantas Polres Pidie Jaya di lokasi.
Selain itu, polisi juga menampung bantuan baju layak pakai untuk disumbangkan kepada korban bencana banjir. Baju tersebut akan diserahkan ke Polda Aceh untuk selanjutnya dibagikan kepada para korban.
"Menerima sumbangan baju layak pakai untuk disumbangkan kepada korban bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah Aceh yang disumbangkan oleh bapak Zahral Zaenul," ujarnya.
"Kami menyerahkan bantuan tersebut kepada Polda Aceh untuk disumbangkan kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir yang ada di beberapa wilayah Aceh," lanjutnya.
Arahan Kakorlantas Polri
Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho sebelumnya mengeluarkan instruksi terbaru bagi seluruh jajaran Polantas di Indonesia, khususnya di wilayah terdampak bencana. Polantas diwajibkan untuk mengubah pola operasinya dan bertindak sebagai pathfinder atau pembuka jalan logistik dan juga menjadi pelayanan kemanusiaan.
Instruksi ini dikeluarkan Irjen Agus menyikapi dampak serius dari bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor, yang belakangan ini melanda sejumlah wilayah Tanah Air, terutama pada jalur lintas utama di Pulau Sumatera.
Irjen Agus mengatakan, Korlantas Polri mencermati bahwa curah hujan tinggi telah memicu putusnya ruas jalan yang merupakan tulang punggung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas warga dan layanan dasar yang harus tetap berjalan dalam situasi darurat.
Atas kondisi darurat tersebut, Polantas diwajibkan untuk mengubah pola operasi dan pola bertindak. Kakorlantas menjelaskan, dasar hukum perubahan peran ini berasal dari kewenangan diskresi Polantas yang diatur dalam Pasal 260 dan 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kewenangan tersebut memungkinkan Polantas melakukan rekayasa lalu lintas demi keselamatan jiwa dan kelancaran bantuan saat keadaan force majeure atau darurat.
"Kewenangan tersebut menjadi dasar untuk mengubah pola rutin menjadi pola operasi kemanusiaan. Pada fase ini, Polantas diarahkan untuk berperan sebagai pathfinder atau pembuka Jalan bagi alat berat, kendaraan logistik, dan operasi penyelamatan," ujar Irjen Agus dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).
"Mobilisasi personel diharapkan mampu mempercepat pembukaan akses, mengurangi dampak isolasi wilayah, dan menjaga kelancaran distribusi bantuan," sambungnya.
Menurutnya, perubahan cara bertindak sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan akses pada daerah yang terisolasi. Mobilisasi ini adalah bagian penting dari strategi nasional untuk memastikan distribusi bantuan tetap berlangsung meskipun infrastruktur jalan mengalami kerusakan.
Instruksi ini bertujuan memberikan perintah taktis dan teknis kepada para Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) di wilayah terdampak, agar tugas yang dilakukan berdampak langsung pada upaya penyelamatan dan pemulihan akses.
"Instruksi ini disusun sebagai pedoman agar seluruh jajaran memiliki arah tindakan yang jelas, terukur, dan selaras dengan mekanisme penanganan bencana. Pelaksanaannya menuntut kedisiplinan, profesionalitas, serta kepedulian terhadap keselamatan warga yang berada dalam kondisi darurat," kata Irjen Agus.
(dek/hri)