ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Tanah Wakaf Ditukarguling untuk Apartemen, Apakah Ahli Wakif Boleh Melawan?

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 22 Feb 2022 07:25 WIB
Lahan Wakaf Sunan Kalijogo terdampak tol Semarang-Demak
Ilustrasi lahan wakaf. (Foto: Mochamad Saifudin/detikcom)
Jakarta -

Harta warisan selain dibagi ke para ahli waris, juga bisa dikelola untuk kepentingan umum atau biasa disebut tanah wakaf. Bentuknya bisa buat lokasi masjid, makam hingga pekarangan/sawah yang hasilnya untuk disumbangkan ke masjid. Tapi bagaimana bila ada perusahaan properti akan menukarguling tanah wakaf?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com :

Pertanyaan:
Assalamualaikum wr wb
Selamat siang Pak Andi, saya ingin bertanya.

Tahun 1990 almarhum mertua saya telah mewakafkan tanah seluas 9000 meter dengan pembagian untuk penggunaan makam 1000 m persegi, sisanya untuk masjid 8000 meter persegi (tanpa sepengetahuan anak-anaknya/ahli warisnya). Ketika anak-anak almarhum mertua saya masih kecil-kecil termasuk suami saya yang baru berusia 10 tahun (belum faham tentang wakaf), almarhum mertua telah memilih para nazhir 5 orang yang kesemuanya telah meninggal.

Pada tahun 2021 ada sebuah perusahaan pengembang properti terkenal datang kepada ahli waris wakif akan merelokasi tanah makam wakaf tersebut. Nah semua ahli waris wakif baru tau adanya wakaf tersebut karena selama ini ada beberapa oknum yang menutupi tanah wakaf tersebut. Istilahnya ahli waris wakif tidak pernah diberitahu tentang wakaf tersebut.

Setelah ditelusuri oleh ahli waris wakif semua wakaf almarhum mertua saya ini telah dikuasai seseorang, salah satu anak nazhir yang masih saudara satu kakek dengan ahli waris wakif, yang mengatakan bahwa wakaf tersebut punya kakek mereka, sedangkan di sertifikat dan akta ikrar waqaf jelas-jelas punya almarhum ayah mertua saya,

Mereka para oknum ini berencana merelokasi tanah wakaf tersebut dengan pihak pengembang properti (dengan meminta dana kompensasi yang lumayan besar).

Yang jadi pertanyaan kami adalah:

Bisa kah kita para ahli waris wakif menolak rencana relokasi tersebut?
Dan bagaimana harus kita perjuangkan tanah wakaf tersebut?

Semoga bisa membantu kami.

JAWABAN:

Salam sehat selalu,

Sebelumnya, saya mengucapkan terimakasih kepada saudara yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjawab dan memberikan solusi atas persoalan hukum yang dihadapi. Semoga saudara beserta keluarga selalu berada dalam keadaan sehat.

Dari pertanyaan yang saudara sampaikan pada pokok ada beberapa persoalan yang perlu dijawab, yakni sebagai berikut:

Apakah menurut hukum Islam pelaksanaan wakaf harus dengan izin para ahli waris?
Apakah harta wakaf boleh dialihfungsikan dari tujuan yang telah diikrarkan oleh wakif?
Apakah ahli waris wakif memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan benda wakaf oleh nazhir?

Sebelum menjawab pertanyaan yang saudara ajukan, perlu dipahami bahwa wakaf secara etimologi (bahasa) adalah al-habsu 'an al-tasharrufi (menghentikan dari transaksi). Adapun di antara definisi wakaf secara terminologi (istilah) dikemukakan oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) yang menjelaskan wakaf adalah tindakan wakif memisahkan harta tertentu untuk tidak ditransaksikan dengan tujuan dikelola guna kemaslahatan.

Wakaf pertama tercatat dalam sejarah hukum Islam dilakukan oleh Umar ibn Khattab Ra., atas sebidang tanah miliknya yang terletak di daerah Khaibar. Atas saran Rasulullah Saw, lahan tersebut beliau wakafkan dengan cara tidak menjual, menghibahkan, dan mewariskan lahan tersebut, namun dikelola dan hasilnya disedekahkan untuk tujuan kemaslahatan.

Wakaf merupakan salah satu syariat Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Wakaf diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Seiring dengan definisi wakaf dalam terminologi fiqh di atas, dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selanjutnya, saya akan menjawab masing-masing pertanyaan yang saudara ajukan sebagai berikut:

Pertanyaan pertama, izin ahli waris dalam pelaksanaan wakaf. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, izin ahli waris tidak termasuk salah satu persyaratan pelaksanaan wakaf. Dengan demikian wakaf sah dilakukan oleh wakif tanpa izin ahli warisnya. Hanya saja dalam hal wakaf wasiat, yakni wakaf yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah wakif meninggal dunia, maksimal jumlah benda wakaf adalah 1/3 dari harta wakif setelah dikurangi utang, kecuali ahli waris wakif mengizinkan lebih dari jumlah tersebut.

Pertanyaan kedua, alih fungsi benda wakaf. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut prinsip syariah benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, karena karakteristik benda wakaf adalah dipertahankan eksistensi bendanya guna dikelola untuk memperoleh manfaat yang dapat digunakan untuk tujuan kemaslahatan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, secara tegas dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Tindakan pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang tersebut.

Harta benda wakaf tidak boleh ditukar, kecuali dengan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Izin menukar benda wakaf hanya dapat diberikan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Selain dari persyaratan tersebut, izin pertukaran benda wakaf hanya dapat diberikan jika harta pengganti memiliki bukti kepemilikan yang sah dan nilai serta manfaat harta penukar sekurang-kurangnya sama dengan nilai benda wakaf semula.

Pengelolaan benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya merupakan salah satu kewajiban nazhir. Tanpa izin tertulis dari BWI, nazhir dilarang untuk melakukan perubahan peruntukan benda wakaf. Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan di dalam ikrar wakaf, sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Dengan demikian, wakif atau ahli warisnya berhak untuk mencegah tindakan nazhir yang bermaksud mengalihkan, menukar, atau mengalihfungsikan benda wakaf.

Pertanyaan ketiga, peran ahli waris wakif dalam mengawasi pengelolaan benda wakaf. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, wakif atau ahli warisnya dapat mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir kepada BWI dalam hal nazhir tidak melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa wakif atau ahli warisnya memiliki hak untuk memastikan benda wakaf dikelola secara produktif berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dalam hal nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakar, wakif atau ahli warisnya dapat mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir kepada BWI melalui Kepala KUA setempat.

Dalam permasalahan yang saudara sampaikan, juga diketahui bahwa 5 (lima) orang nazhir yang ditunjuk oleh wakif telah meninggal. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, salah satu alasan nazhir berhenti dari kedudukannya adalah karena meninggal dunia. Dengan demikian, menurut pandangan saya ahli waris wakif perlu berkoordinasi dengan KUA setempat untuk mengusulkan penunjukan nazhir yang baru ke BWI.

Demikian jawaban kami
Semoga bisa memberikan jawaban yang diharapkan

Wasalam
Tim Pengasih detik's Advocate



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT