.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN) Nusron Wahid berkomitmen membawa misi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menata ulang pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Hal itu akan dilakukan dengan konsep menciptakan rasa keadilan, pemerataan, dan tidak memutus mata rantai kesinambungan ekonomi.
Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terlantar menjadi tanah wakaf produktif untuk kemaslahatan umat.
"Tanah terlantar itu nanti Hak Pengelolaan (HPL)-nya akan kami serahkan ke Bank Tanah, jadi milik negara. Kemudian, Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB)-nya akan kami serahkan ke badan wakaf," ungkap Nusron, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami ingin menggerakkan badan wakaf produktif," sambungnya.
Hal tersebut disampaikan Nusron di Kantor PWNU Jawa Barat, Bandung, Kamis (5/12). Wakaf produktif ialah suatu konsep di mana tanah wakaf didaftarkan dengan Sertifikat HPL, lalu di atas tanah tersebut, Badan Pengelola Wakaf melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan.
Penghasilan dari tanah wakaf itu kemudian dapat difungsikan untuk kemaslahatan umat.
Wakaf produktif ini, dikatakan Nusron salah satunya juga untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari tanah-tanah wakaf demi kesejahteraan umat. Menurut Nusron, jika selama ini yang diwakafkan tanahnya, kali ini yang diwakafkan adalah hak atas tanahnya.
"Ini supaya tanahnya produktif, bagaimana menjadi produktif, ya harus digunakan untuk kepentingan umat," kata Nusron.
Dalam kesempatan ini, ia mengimbau agar pengurus NU mulai menyiapkan konsep usaha sehingga ketika konsep wakaf produktif sudah berjalan, NU dapat turut berperan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia mengatakan tugas NU adalah menyiapkan usahanya, jangan sampai tidak bisa terwujud karena tidak mempersiapkan diri.
Konsep tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 25 Kantor Pertanahan se-Jawa Barat dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di 25 wilayah tersebut. Hadir mendampingi Nusron di momen ini, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jabar Yanuar Hikmat Ginanjar beserta jajaran.
Tonton juga Video: Menteri ATR/BPN-Kapolri Sepakat Zero Toleransi untuk Mafia Tanah
