.webp)
Permasalahan sosial kemasyarakatan penuh dengan cerita. Sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung adat ketimuran, sebaiknya semua masalah itu diselesaikan dengan kekeluargaan. Bagaimana bila jalan keluar buntu?
Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com :
Selamat pagi detik, sebelumnya perkenalkan saya Yoga dari Kalimantan Barat. Saya mau bertanya, tetangga sebelah rumah saya membuka warung kopi dan pelanggannya memarkirkan motor dan mobil di depan rumah kami. Kami telah meminta mereka untuk menyediakan tempat parkir sendiri berkali-kali tapi tidak digubris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kami sudah menutup akses ke halaman rumah tetapi pelanggannya masih memarkirkan di depan pagar sehingga kami kesulitan keluar. Saya memiliki ide untuk menarik bayaran kepada mereka.
Pertanyaan saya, apakah boleh kami meminta bayaran parkir kepada pelanggan warkop yang tetap memarkirkan kendaraannya di lahan kami?Kami sudah menutup akses ke halaman rumah tetapi pelanggannya masih memarkirkan di depan pagar sehingga kami kesulitan keluar. Saya memiliki ide untuk menarik bayaran kepada mereka.
Apakah hal ini tidak melanggar hukum?
Adakah solusi lainnya?
Demikian pertanyaan saya.
Mohon untuk ditanggapi.
Yoga
Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dosen FH Universitas Esa Unggul, Jakarta, Ahluddin Saiful Ahmad SH MH. Berikut jawaban lengkapnya:
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Berikut ini adalah jawaban saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Yoga:
Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah pemungutan biaya parkir merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Pungutan biaya parkir dapat berupa Pajak Parkir maupun Retribusi Pelayanan Parkir di tepian jalan umum. Terhadap hal tersebut maka pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan parkir ataupun menetapkan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepian jalan umum yang masuk ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi jasa umum.
Berdasarkan hal di atas maka anda tidak berhak untuk menarik bayaran parkir karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, apalagi parkir tersebut pada jalan umum bukan tanah pribadi. Untuk Penyelenggaraan parkir pribadi diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing.
Sebagai solusi awal mengenai permasalahan yang Saudara Yoga Alami, Saudara Yoga dapat meminta mediasi terhadap ketua RT ataupun aparat Desa setempat agar Pengusaha Warkop tersebut lebih tertib dalam menyelenggarakan usahanya termasuk parkir para pelanggannya.
Mengenai penggunaan jalan di depan akses masuk ke dalam rumah, dalam ketentuan Pasal 671 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:
Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.
Berdasarkan bunyi Pasal di atas maka penggunaan jalan di depan rumah Saudara Yoga sebagai tempat parkir harus seizin Saudara Yoga.
Apabila upaya mediasi di atas tidak berhasil, sebagai efek jera dan mengganti kerugian atas ketidaknyamanan saudara Yoga, maka Saudara Yoga dapat melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Demikian Jawaban saya atas pertanyaan Saudara Yoga. Semoga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan.
Wassalamu'alaikum wr, wb.
Ahluddin Saiful Ahmad SH MH
Dosen FH Universitas Esa Unggul
ahluddin.saiful@gmail.com
Tentang detik's Advocate
detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.
Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.
Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.
Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com
Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.
