Hidup bertetangga penuh dengan cerita. Ada yang guyub tetapi ada juga yang kurang akur. Salah satunya diceritakan pembaca detik's Advocate.
Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com :
Selamat pagi.
Saya tinggal di kompleks cluster yang rumah-rumahnya tidak memiliki pagar. Tetangga sepertinya mendapatkan proyek membuat barang-barang untuk acara-acara tertentu. Masalahnya, dia melakukannya di halaman dan carport rumahnya. Bahkan di taman bersama milik cluster.
Suara peralatan gergaji listrik, las, dan lain-lain sangat mengganggu. Apalagi kalau sudah menggergaji besi dan kaca. Aduh, ngilu sekali.
Pertanyaan saya, apakah perbuatan tetangga saya ini melanggar hukum?
Apakah boleh melakukan usaha seperti itu di perumahan pribadi?
Kalau saya sudah tegur baik-baik sampai 2 kali, apakah tetangga saya ini bisa saya laporkan ke polisi?
Terima kasih
Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari advokat Putra Tegar Sianipar, S.H., LL.M. Berikut ini jawaban lengkapnya:
Rumah di dalam kompleks cluster sejatinya diperuntukkan sebagai tempat tinggal yang nyaman, baik untuk sendiri maupun bersama. Namun kenyataannya banyak yang mengalihfungsikan rumahnya sebagai tempat usaha, baik untuk produksi maupun perakitan barang-barang yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketenteraman penghuni lainnya. Oleh karena itu, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Saudara.
Tentunya sebelum melangkah lebih jauh dengan langkah-langkah hukum yang tersedia, baiknya Saudara mengetahui terlebih dahulu aturan-aturan yang berlaku terkait permasalahan Saudara.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas, tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian kemudian pada ayat (2) Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian, harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pelanggaran terhadap pasal tersebut hanya memiliki konsekuensi Sanksi Administrasi berupa Pencabutan Izin Usaha, Pengawasan, Pembatalan Izin dan lain sebagainya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
