.webp)
Tahun 2021 dinilai menjadi start point bagi BPJS Kesehatan untuk meramu strategi di bawah formasi kepemimpinan baru. Diketahui, jajaran Direksi periode 2021-2026 ini mulai mencanangkan Program BPJS Kesehatan Mendengar untuk memperkuat engagement dengan semua stakeholder JKN-KIS.
Direktur BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkap dari aspirasi stakeholders tersebut, pihaknya menyusun lima fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2021. Adapun kilas balik dan pencapaian pihaknya di sepanjang 2021 bisa dilihat dari lima fokus utama berikut ini.
1. Peningkatan Mutu Layanan
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ghufron mengatakan pihaknya berupaya mendongkrak mutu layanan kepada peserta melalui optimalisasi antrean online. Hingga minggu keempat November 2021, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN ini sudah mencapai 1.263 rumah sakit (95,18%) dari jumlah target sebanyak 1.327 rumah sakit.
"Tak hanya itu, kami juga melakukan simplifikasi layanan bagi pasien thalassemia mayor dan hemofilia yang menjalani terapi rutin di rumah sakit. Nomor BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 pun diubah menjadi 165 agar lebih mudah diingat peserta yang membutuhkan informasi atau hendak melakukan pengaduan," kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12/2021).
Dalam pemaparan Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang diselenggarakan daring, Ghufron juga menyebutkan pemanfaatan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) mengalami peningkatan pesat. Dari 281.872 pemanfaatan pada Januari 2021, menjadi 421.809 pemanfaatan pada November 2021.
Selain itu, pihaknya juga menghadirkan Chat Assistant JKN (CHIKA) sejak Desember 2019, yakni pelayanan informasi dan pengaduan melalui chatting yang direspon oleh robot. Ada juga layanan jemput bola Mobile Customer Service (MCS) bagi masyarakat dan peserta JKN-KIS di daerah perifer.
Ghufron menambahkan, hingga November 2021, ada 188.954 peserta JKN-KIS yang dilayani MCS, 72% di antaranya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara itu, tercatat ada 216.000 transaksi yang dilakukan dalam 6.133 kegiatan MCS.
"Hingga 30 November 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 229.514.068 jiwa. Untuk memperluas dan meningkatkan akurasi data kepesertaan, sepanjang tahun 2021 kami telah memperkuat sinergi dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertahanan, BP Jamsostek, Kementerian Koperasi dan UKM, Kepolisian Negara RI, pemerintah daerah, hingga universitas," terangnya.
Ia mengaku pihaknya secara aktif melibatkan partisipasi masyarakat dan badan usaha untuk berkontribusi mendukung JKN-KIS melalui kegiatan temu pelanggan badan usaha, kompetisi Hackathon, dan peluncuran Jurnal JKN.
Menurutnya, peningkatan mutu ini juga digenjot melalui penguatan jalinan sinergi dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, termasuk memberikan apresiasi bagi sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit yang paling berkomitmen mengedepankan mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS.
2. Kolekting Iuran
Menurut Ghufron, pihaknya mencatat penerimaan iuran JKN-KIS hingga 30 November 2021 sebesar Rp124,89 triliun, dan diproyeksikan akan mencapai Rp 137,42 triliun pada 31 Desember 2021.
Adapun kanal pembayaran iuran peserta JKN-KIS telah mencapai 696.569 titik. BPJS Kesehatan juga menggandeng Bank Nagari, DOKU, dan PT Pegadaian untuk memaksimalkan penerimaan iuran dari peserta JKN-KIS, khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.
Selain itu, pihaknya menciptakan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) untuk menghitung iuran JKN dan rekonsiliasi penerimaan iuran segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Ada juga Kelas Konsultasi Implementasi Perpres (KKIP) Nomor 75/2019 dan Perpres Nomor 64/2020 yang menjadi wadah konsultasi, monitoring, dan evaluasi bersama kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan upaya kolekting iuran.
Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan siap mengimplementasikan Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB) pada tahun 2022 untuk memudahkan peserta JKN-KIS PBPU dan Bukan Pekerja dalam melunasi tunggakan iurannya.
"Tahun ini, kami juga berupaya mengoptimalkan program donasi dan crowdfunding melalui audiensi bersama Wakil Presiden RI. Kami juga mengapresiasi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan bantuan dana sosial sebesar Rp 100 juta untuk Program Crowdfunding BPJS Kesehatan bagi segmen fakir, miskin, dhuafa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS kelas 3 dan memiliki tunggakan iuran," kata Ghufron.
Klik halaman selanjutnya
3. Strategic Purchasing
Ia mengatakan hingga 30 November 2021, pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) tercatat sebanyak 282.962.550 (kunjungan sakit dan sehat), sementara Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) tercatat mencapai 64.685.078, dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) tercatat sebanyak 7.283.792. Adapun dalam hal pembiayaan jaminan kesehatan, pihaknya mencatat telah mengeluarkan Rp 80,98 triliun.
"Tahun ini, kami juga mulai menerapkan mekanisme pemberian uang muka pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yakni rumah sakit dan klinik utama, untuk memperlancar arus kas keuangan fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan mereka bisa fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN-KIS. Besaran uang muka tersebut disesuaikan dengan capaian indikator kepatuhan FKRTL. Jadi, tidak ada lagi gagal bayar rumah sakit," jelasnya.
Untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana FKTP, Ghufron mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah pihak perbankan dalam menyediakan layanan Supply Infrastructure Financing (SIF). BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan pemanfaatan fingerprint untuk penerbitan e-SEP, validasi klaim rumah sakit secara digital melalui e-VEDIKA, dan memperketat upaya pencegahan fraud di fasilitas kesehatan.
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengujicobakan pembayaran global budget pada 70 rumah sakit di 13 kabupaten/kota Indonesia, melakukan pertemuan nasional dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, dan menguatkan kapabilitas verifikator demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Program JKN-KIS.
4. Peningkatan Kapabilitas Badan
Ghufron menyebutkan sejumlah upaya peningkatan kapabilitas badan, seperti inovasi yang diciptakan Duta BPJS Kesehatan, serta sertifikasi kompetensi kepada staf dari tahun 2017-2021 sebanyak 845 orang, dan untuk tahun 2021 dilakukan kepada staf sebanyak 436 orang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders JKN-KIS.
Selain itu, pihaknya juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2015 pada lingkup proses verifikasi klaim rujukan. Serta meluncurkan data sampel JKN-KIS tahun 2015-2020 dan Buku Statistik JKN 2015-2019 yang merupakan kolaborasi dengan DJSN.
Menurutnya, penerapan good governance juga terwujud melalui pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, serta penanaman nilai integritas sebagai salah satu komponen tata nilai organisasi.
"BPJS Kesehatan masuk ke dalam 20 lembaga teratas dalam Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 yang diselenggarakan KPK, dengan perolehan skor tinggi sebesar 84,18. Di samping itu, kami juga dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)," ungkap Ghufron.
Sejak awal beroperasi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, kata Ghufron, BPJS Kesehatan telah 7 tahun berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari akuntan publik. Menurutnya, jika dihitung sejak PT Askes (Persero), maka perolehan Opini WTM ini adalah yang ke-29 kalinya.
Selain itu, di sepanjang tahun ini pihaknya telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga yang dituangkan dalam 10 Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman dan 8 Perjanjian Kerja Sama (PKS). Adapun kerja sama tersebut di antaranya terkait optimalisasi penerimaan iuran JKN-KIS, integrasi data kepesertaan JKN-KIS, penanganan masalah hukum, pemanfaatan produk data layanan perbankan, pemanfaatan sistem dan data kecelakaan lalu lintas bagi peserta JKN-KIS, hingga sinergi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.
Klik halaman selanjutnya >>>
5. Kontribusi dalam Penanganan COVID-19
Pihaknya juga memberi sejumlah dukungan dalam penanganan pandemi COVID-19, seperti menjalankan tugas khusus dalam hal pencatatan, serta verifikasi penagihan dan pelaporan klaim COVID-19 masyarakat. Baik yang sudah menjadi peserta JKN-KIS ataupun belum menjadi peserta JKN-KIS.
Ia mengatakan, klaim COVID-19 akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Tercatat, hingga 23 Desember 2021, BPJS Kesehatan telah memverifikasi klaim COVID-19 sebanyak 2,3 juta kasus dari 2.100 rumah sakit.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan tools untuk pencatatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang meliputi registrasi, screening, hingga dokumentasi pelaporan vaksinasi, yaitu dengan aplikasi P-Care Vaksinasi.
BPJS Kesehatan juga mengujicobakan aplikasi P-Care Vaksinasi Mobile di 10 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Ghufron berharap langkah ini bisa membantu mempercepat kerja petugas vaksinasi COVID-19 di segala medan karena tidak memerlukan penyediaan komputer dalam penggunaannya.
"Selama pandemi COVID-19 kami juga berupaya menjaga kepuasan dan kenyamanan peserta JKN-KIS dalam mengakses layanan JKN-KIS dengan mengalihkan sejumlah layanan konvensional ke layanan digital. Kami juga menyediakan dashboard pemantauan vaksinasi serta klaim pelayanan COVID-19 yang bisa diakses oleh pemerintah daerah," ucap Ghufron.
BPJS Kesehatan juga melakukan sinergi dengan Dirjen Dukcapil untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, menyiapkan tempat isoman khusus bagi pegawai yang positif COVID-19, serta menambah jumlah tenaga verifikator khusus klaim COVID-19.
Kontribusi Terhadap Jaminan Kesehatan Secara Global
Ghufron mengatakan kiprah pihaknya di dunia internasional makin cemerlang dengan penunjukkan dirinya sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission (TC) on Medical Care and Sickness periode 2020-2022 di International Social Security Association (ISSA) yang beranggotakan 160 negara. Ia menambahkan, BPJS Kesehatan juga secara aktif terjun dalam perumusan Sickness Benefits yang digarap TC Health ISSA.
Selain itu, pihaknya dipercaya Pemerintah India, Korea, Thailand dan beberapa negara lainnya untuk membagikan perjalanan Program JKN-KIS dalam mencapai jaminan kesehatan semesta di Indonesia. Tak hanya itu, diirnya pun berulang kali dipercaya untuk tampil sebagai pembicara dalam webinar yang diselenggarakan oleh ISSA, National Health Insurance Service (NHIS) Korea, National Health Service (NHS) Inggris, National Health Security Office (NHSO) Thailand, Bank Dunia, Join Learning Network (JLN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Issue-Based (Coalition), International Labour Organization (ILO), United Nation Children's Fund (UNICEF), dan organisasi internasional lainnya.
Panen Prestasi di Tengah Pandemi
Ada berbagai prestasi yang diraih oleh BPJS Kesehatan di sepanjang 2021, baik berupa penghargaan tingkat internasional dan nasional yang terdiri dari:
- The 38th ASSA Recognition Award 2021 dari ASEAN Social Security Association (ASSA)
- Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji dari KemenpanRB
- Badan Publik Informatif (Klasifikasi Tertinggi) dari Komisi Informasi Pusat RI
- KORPRI Award 2021 dari Korps Pegawai Negeri RI
- Indonesia Best Brand Award 2021 dari SWA dan Mars Digital
- The Best Digital Technology Development Team in Social Security Provider dan The Best Chief Information Officer in Digital Technology & Innovation Award 2021 dari iTech - IT Telco Performance & Competitiveness
- Best Social Economy Contribution dalam 3rd Indonesia Best Financial Brands Award 2021 dari The Iconomics
- Indonesia Best CEO Award 2021 "Employees' Choice" in Health Insurance Category dari The Iconomics
- Obsession Awards 2021 Kategori Best CEOs dari Obsession Media Group (OMG)
- Silver Award Performance Excellence Growth Achievement dan Emerging Industry Leader dari Indonesian Quality Award (IQA) Foundation
- Top Digital Implementation 2021 Level Stars 4 - Sangat Baik, Top Leader, dan Top CIO dari Majalah itWorks
