Bamsoet Puji Kemenkes Bayar Klaim Pasien COVID-19 ke RS Rp 91,4 T

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 11:42 WIB
Bamsoet Puji Kemenkes Bayar Klaim Pasien COVID-19 ke RS Rp 91,4 T
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang telah membayarkan klaim dari berbagai rumah sakit untuk penanganan kasus COVID-19. Data BPJS Kesehatan mencatat jumlah tunggakan perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan sepanjang 2020 hingga 2021 mencapai Rp 101,5 triliun, Kemenkes telah membayar sekitar Rp 91,4 triliun.

Dia pun mendorong agar Kemenkes kembali mempercepat realisasi pembayaran insentif terhadap para tenaga kesehatan (nakes). Menurutnya, per September 2021 pembayaran insentif nakes sudah mencapai Rp 6,196 triliun. Atau sekitar 83,4 persen dari total alokasi anggaran insentif nakes tahun 2021 sebesar Rp 7,428 triliun, yang diberikan kepada 908.070 nakes di 28.941 fasilitas pelayanan kesehatan.

"Di satu sisi kerja keras para nakes dan manajemen rumah sakit dalam berjuang di garda terdepan melawan pandemi COVID-19, sudah sepatutnya diimbangi oleh pemerintah melalui pemenuhan hak-hak mereka. Karenanya, berbagai tantangan yang tersisa seperti masih adanya tunggakan perawatan pasien COVID-19 dari sekitar 800 rumah sakit swasta yang jumlahnya mencapai Rp 10 triliun, hingga percepatan realisasi insentif nakes mencapai 100 persen, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan sebelum tutup tahun 2021," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (30/12/2021).

Agar biaya kesehatan masyarakat terjangkau, Bamsoet juga mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghapus atau setidaknya mengurangi pajak terhadap alat-alat kesehatan (alkes) bagi masyarakat. Karena menurutnya saat ini harga alkes masih sangat tinggi.

"Di sisi lain, saya meminta Kemenkeu agar melakukan peninjauan kembali atas pengenaan pajak yang sangat tinggi terhadap berbagai alat kesehatan masyarakat dibandingkan dengan Malaysia dan beberapa negara lainnya agar biaya kesehatan masyarakat terjangkau. Sehingga tidak lari berobat ke negara tetangga karena lebih murah," terangnya.

Usai menerima Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Bali, Rabu (29/12), Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menilai keterlambatan pembayaran klaim atau adanya dispute yang berlarut-larut, dapat mempengaruhi cash flow rumah sakit. Hal ini bisa berimbas pada penundaan pemberian honor pegawai, hingga menyebabkan turunnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

"Pelunasan pembayaran klaim dari rumah sakit serta penuntasan pembayaran insentif nakes, bukan semata tugas Kementerian Kesehatan. Melainkan butuh dukungan dari segenap pihak, dari mulai manajemen BPJS Kesehatan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hingga Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menjelaskan saat ini semakin banyak warga yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Situasi ini dinilainya harus diimbangi dengan pertumbuhan industri alat kesehatan dalam negeri.

Dia mengingatkan agar jangan sampai pasar alkes Indonesia terus menerus dikuasai impor. Mengingat berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada tahun anggaran 2021, pemesanan alat kesehatan produksi dalam negeri jumlahnya hanya mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara pemesanan alat kesehatan impor jumlahnya empat kali lebih besar, mencapai Rp 12,5 triliun.

"Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, dari sekitar 5.462 alat kesehatan impor, mulai tahun 2022 nanti sudah harus tersubstitusi oleh produk lokal dengan target substitusi minimal 35 persen. Agar target tersebut terealisasi, butuh dukungan dari manajemen rumah sakit untuk mengedepankan penggunaan alkes dalam negeri dibandingkan menggunakan alkes impor," pungkas Bamsoet.

Simak Video 'Menkes Ungkap Temuan Kasus Omicron di PeduliLindungi':

[Gambas:Video 20detik]



(akd/ega)