Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai KPK hanya mendramatisasi terkait kerisauan 86 persen koruptor saat ini bergelar S2. MAKI menyebut temuan tersebut wajar lantaran pejabat hingga penguasa pasti lulusan sarjana.
"Korupsi itu memang dilakukan oleh pengusaha dan penguasa yang berkongkalikong dan bersekongkol untuk menggarong duit negara. Dua entitas ini, pengusaha dan penguasa, ini memang yang punya jabatan, artinya penguasa yang punya jabatan pasti di atas S1, nggak ada lulusan SMA punya jabatan, sebenarnya ini hal yang realitas aja kemudian didramatisir oleh KPK malahan," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat dihubungi, Selasa (7/12/2021).
Boyamin menilai tindakan persekongkolan jahat saat korupsi ini pasti dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Atas dasar itulah, dia menyebut KPK seharusnya berhenti bernarasi dan mendramatisasi sesuatu.
"Ketika pada posisi korupsi ini pasti dikaitkan dengan persekongkolan jahat, persekongkolan niat jahat, proses inilah kemudian hal yang konsekuensi logis mereka berpendidikan. Ini sesuatu yang tidak perlu didramatisir oleh KPK. Karena apa? KPK nampaknya saat ini saya melihatnya hanya lomba pidato dan memberikan narasi-narasi aja," jelasnya.
"Selain berpendidikan tinggi, ada juga daerah yang 3 kali melakukan korupsi, apa itu tidak malu? Itu aja. Karena sekarang tahapan KPK hanya retorika tidak berprestasi kayak dulu dan nyatanya kepercayaan publik sudah disalip oleh Polri," lanjutnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Survei TII: DPR Jadi Lembaga Paling Korup di RI':
(maa/jbr)