Nasib 56 Pegawai Gagal TWK: Bakal Dipecat KPK-Hendak Direkrut Polri

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 29 Sep 2021 07:56 WIB
Jakarta -

KPK akan memberhentikan 56 pegawainya yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN. Polri siap merekrut mereka jadi pegawai di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bareskrim.

Awalnya kisruh TWK ini menyebutkan 75 pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya sebagai ASN. Namun pada Mei 2021, beredar Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN yang diteken pada 25 Mei 2021.

Dalam dokumen itu tertulis yang menandatangani adalah MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Ketua LAN Adi Suryanto, Ketua KASN Agus Pramusinto, serta 5 pimpinan KPK: Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango.

Dalam dokumen itu disebutkan 75 pegawai tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 24 orang yang disebut bisa dibina lagi dan 51 orang yang disebut tidak bisa dibina. Untuk 24 orang akan dibina melalui pelatihan bela negara, sedangkan 51 orang diberhentikan dengan hormat sampai dengan 1 November 2021.

Ombudsman RI menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Ada tiga poin yang disorot Ombudsman. Pertama, berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Yang kedua, pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Dan yang ketiga, pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK.

Temuan itu diteruskan Ombudsman ke pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Jokowi. KPK diminta mengangkat 75 pegawai itu menjadi ASN. Sebab, Robert menilai ada temuan maladministrasi pada tahapan pembentukan kebijakan, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasil.

Ombudsman pun mengancam akan mengadu ke Presiden Jokowi jika rekomendasi itu tak dilaksanakan.

"Dalam waktu resolusi jika LAHP ORI tetap tidak dilaksanakan, baru akan diterbitkan rekomendasi ORI ke Presiden dan DPR," ujar Ketua Ombudsman, Mochamad Najih, kepada wartawan, Senin (16/8).

Belakangan, keputusan KPK menyebutkan bila ada 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021. Pimpinan KPK menepis bila pemberhentian 56 pegawai KPK itu tidaklah dipercepat.

"KPK dimandatkan berdasarkan pasal 69 B dan 69 C UU 19/2019 itu paling lama dua tahun. Namanya paling lama, Anda boleh menyelesaikan sekolah maksimal 4 tahun, kalau bisa satu tahun kan alhamdulillah. Kenapa baru sekarang? Karena kami ingin memberikan keputusan berdasarkan hukum yang kuat karena sebagaimana diketahui permasalahan ini diadukan pada lembaga negara yaitu MA dan MK, juga merujuk pernyataan saya dan Pak Alex (Alexander Marwata/Wakil Ketua KPK) sebelumnya bahwa kami masih menunggu putusan MK maupun MA. MK pada 31 Agustus sudah memutuskan, MA pada 9 September telah memutuskan. Kami kemudian menindaklanjuti dengan rakor dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN-RB dan BKN pada 13 September. Maka kemudian kami keluarkan SK," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

"Jadi bukan percepatan, tapi dalam durasi yang diamanatkan UU," imbuh Ghufron.

Ketua KPK Firli Bahuri juga buka suara. Dia menegaskan argumentasi itu berdasarkan aturan yang berlaku. Dia menegaskan tidak ada istilah percepatan.

"Kita tunduk pada undang-undang, jadi nggak ada istilah percepatan atau perlambatan, sesuai keputusan saja. Putusannya keluar 9 September dan 31 Agustus harus kita laksanakan," ucap Firli.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan TWK bagi pegawai KPK sah dan konstitusional. KPK Watch Indonesia mengajukan judicial review UU KPK dan meminta MK menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) inkonstitusional.

MK memutuskan Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Mahkamah Agung (MA) turut menyatakan TWK untuk calon PNS adalah sah dan konstitusional. MA menyatakan PermenPAN-RB Nomor 61 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan kebijakan Termohon (MenPAN-RB) setelah bersama kementerian/lembaga terkait melakukan pembahasan, diskusi, dan konsultasi untuk memperoleh skema atau mekanisme terbaik yang menjamin terlaksananya pengadaan pegawai negeri sipil melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi persyaratan lain yang dibutuhkan oleh setiap jabatan.