.webp)
Dinilai Jauh dari Target
Kritik program unggulan Anies itu terus bergulir. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut program rumah DP 0 rupiah yang baru terlaksana 0,34 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Teman-teman anggota fraksi menemukan sudah terwujud janji Pak Anies selama tiga tahun memimpin sudah, alhamdulillah sih sudah mencapai 780 unit dari 232 ribu," kata Gembong di Restoran Bunga Rampai, Jalan Teuku Cik Ditiro No 35, Menteng, Jakarta Pusat (30/12/2020).
Fraksi PDIP mengatakan 780 unit rumah yang sudah terwujud itu baru mencapai 0,34 persen dari target sejumlah 232 ribu unit.
"Artinya Pak Anies sampai tahun ketiga sudah mencapai, sekali lagi saya katakan, alhamdulillah, sudah mencapai 0,34 persen. Alhamdulillah daripada nggak sama sekali, kan," ujarnya.
Diusut KPK
KPK mengusut adanya dugaan korupsi di balik pembelian lahan yang diduga untuk program rumah DP Rp 0. Tersangkanya sudah ditetapkan.
Bermula dari dokumen resmi KPK yang didapat detikcom tercantum lahan yang dimaksud berada di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Proses pengadaannya disebut dalam dokumen itu pada 2019.
Dari dokumen resmi KPK itu diketahui nama-nama sebagai tersangka, yaitu Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.
Identitas tersangka yang disebutkan jelas adalah Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Diketahui nama Dirut PD Sarana Jaya adalah Yoory Corneles Pinontoan.
Anies kemudian menonaktifkan Yoory Corneles Pinontoan dari jabatannya di PD Sarana Jaya. Hal ini menyusul penetapan Yoory sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di DKI Jakarta. Pencopotan Yoory sebagai dirut berlaku sejak Jumat (5/3) lalu.
Belakangan, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan adanya temuan 2 dokumen anggaran terkait Sarana Jaya. Dokumen pertama menyebut total anggaran yang diterima Sarana Jaya berjumlah Rp 1,8 triliun dan dokumen lainnya sebesar Rp 800 miliar.
Temuan itu merupakan tindak lanjut yang dilakukan KPK dalam mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan lahan yang dilakukan Sarana Jaya untuk 2019. Namun Firli Bahuri tidak menyebutkan detail mengenai 2 dokumen tersebut bertanggal tahun berapa.
"Jadi tentu itu akan didalami termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya diterima BUMD Sarana Jaya. Karena cukup besar yang kami terima info karena cukup besar angkanya sesuai dengan APBD itu ada SK Nomor 405 itu besarannya Rp 1,8 triliun," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021).
Saat ditelusuri lebih lanjut ternyata Sarana Jaya pada 2019 mendapat PMD Rp 1,8 triliun. Hal itu tertera dalam lampiran VIII Perda DKI Nomor 8 Tahun 2018. Pada tahun itulah di mana terjadi pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, oleh Sarana Jaya yang kemudian diusut KPK karena diduga terjadi korupsi.
