Ombudsman Putar Balik Putusan 75 Pegawai KPK yang Diberhentikan 

ADVERTISEMENT

Round-Up

Ombudsman Putar Balik Putusan 75 Pegawai KPK yang Diberhentikan 

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 23:08 WIB

2. Tahapan Pelaksanaan TWK

Dalam proses pelaksanaan TWK yang dilakukan KPK dengan bekerja sama dengan BKN, Ombudsman menilai seharusnya dibuat nota kesepahaman. Namun penandatangan kesepahaman itu ditandatangani mundur atau backdate.

"Bahwa nota kesepahaman pengadaan barang/jasa melalui swakelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN ditandatangani pada tanggal 8 April 2021 dan kontrak swakelola antara KPK dan BKN ditandatangani pada tanggal 26 April 2021 namun dibuat dengan tanggal mundur menjadi tanggal 27 Januari 2021," ucap Robert.

"Jadi tanda tangan di bulan April dibuat mundur 3 bulan, yaitu 27 Januari 2021," imbuhnya.

Kontrak Backdate

Robert menyebut Ombudsman berpendapat bahwa KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur karena membuat kontrak swakelola dengan tanggal mundur. Pelaksanaan TWK sendiri berlangsung pada 9 Maret 2021 sementara saat itu kontraknya belum diteken.

"Bisa saja muncul alasan kan MoU ini tidak dilaksanakan terkait pembiayaannya karena pembiayaan itu akhirnya tidak oleh KPK tapi oleh BKN tapi jangan lupa isi dokumen ini tidak hanya pembiayaan tapi juga mekanisme dan kerangka kerja. Ini adalah penyimpangan prosedur yang buat kami cukup serius dalam tata kelola administrasi suatu lembaga dan mungkin juga masalah hukum," ucap Robert.

Peran BKN

Robert mengatakan BKN awalnya mengusulkan dalam rancangan Peraturan KPK agar TWK ini dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan BKN. Namun, menurut Robert, pelaksanaannya malah dilakukan sepenuhnya oleh BKN.

"Namun untuk kasus ini ternyata dalam pelaksanaannya BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen, dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut," ucap Robert.

"Yang BKN punya itu alat ukur terkait dengan seleksi CPNS tapi tidak untuk kasus terkait alih status pegawai KPK," imbuhnya.

Keterlibatan Dinas Psikologi Angkatan Darat

Karena BKN, disebut Robert, tidak memiliki alat ukur, BKN menggunakan instrumen dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Namun nyatanya, disebut Robert, BKN tidak memiliki dasar yang jelas.

"Menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi Angkatan Darat yang mendasarkan pelaksanaannya pada Keputusan Panglima Nomor 1078 Tahun 2016 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Personel bagi PNS atau TNI di lingkungan TNI dan BKN tidak memiliki atau menguasai salinan Keputusan Panglima tersebut," ucap Robert.

"Karena dia tidak memiliki maka kita kemudian sulit untuk memastikan kualifikasi para asesor yang dilibatkan yaitu Dinas Psikologi Angkatan Darat, Bais TNI, Pusintel Angkatan Darat, BNPT, BIN," imbuhnya.

Temuan Ombudsman

BKN tidak berkompeten

3. Tahapan Penetapan Hasil

Robert lantas menyebutkan Putusan MK tahun 2019 yang menyebutkan tidak boleh proses peralihan pegawai KPK sebagai ASN merugikan pegawai KPK. Selain itu. Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak memuat ganjaran bagi pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

"Bahwa pertimbangan dalam Putusan MK di tahun 2019 sangat jelas terbaca proses peralihan ini tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk menjadi ASN. Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak memuat ketentuan konsekuensi jika dalam pelaksanaan TWK ada pegawai yang tidak memenuhi syarat. Pernyataan Presiden di bulan Mei 2021 bahwa pelaksanaan TWK tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos," ucap Robert.

Namun pada kenyataannya KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 yang membebastugaskan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Menurut Robert, hal ini KPK melakukan maladministrasi.

"KPK telah melakukan tindakan maladministrasi berupa tindakan tidak patut dalam menerbitkan SK karena bertentangan dengan Putusan MK, bentuk pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan Presiden," ucap Robert.

Temuan Ombudsman

- Ketua KPK tidak patut menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021
- Pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan Presiden tanggal 17 Mei 2021
- Pengabaian Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, 5 Pimpinan KPK, Ketua KASN, dan Kepala LAN terhadap pernyataan Presiden tanggal 17 Mei 2021
- Penyalahgunaan wewenang Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Ketua KASN, dan Kepala LAN terkait kepastian status Pegawai KPK dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja

Rekomendasi Ombudsman

Tindakan Korektif

Robert menyebutkan tindakan korektif ini ditujukan ke KPK. Selain itu tindakan korektif juga ditujukan ke BKN.

Untuk KPK:

- Memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah;
- Terhadap pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan;
- Hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK; dan
- Hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan PP Nomor 41 Tahun 2020 serta maladministrasi dalam proses penyusunan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, proses pelaksanaan asesmen TWK, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021


Untuk BKN:

- Dalam rangka perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian di masa yang akan datang, BKN agar menelaah aturan dan menyusun peta jalan berupa mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terhadap pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN

Namun bila hal ini tidak dilakukan KPK atau BKN maka Ombudsman akan menyampaikan saran perbaikan ke Presiden Jokowi.

1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN, perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat pembina kepegawaian KPK terkait pengalihan status 75 pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
2. Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Presiden melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan.
4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola SDM aparatur unggul, Presiden perlu memastikan bahwa pelaksanaan TWK dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT