.webp)
PAN: PPKM Sudah Tamat, Saatnya Lockdown Akhir Pekan!
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai kebijakan PPKM mikro yang dilakukan untuk menekan penyebaran Corona tak lagi efektif. Saleh menyarankan agar dilakukan lockdown akhir pekan.
"PPKM yang sudah dilaksanakan berjilid-jilid itu, kalau ibarat buku sudah tamat itu sebetulnya. Tapi belum menghasilkan sesuai yang signifikan terhadap perubahan keterpaparan," kata Saleh kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin pemerintah harus mencari alternatif lain selain PPKM. Salah satu alternatif yang dulu sudah pernah saya umumkan, sudah pernah saya minta itu adalah lockdown akhir pekan," lanjutnya.
Saleh meminta agar lockdown akhir pekan itu diterapkan. Dia mencontohkan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta warganya di rumah saja saat akhir pekan.
"Lockdown akhir pekan itu kan tempo hari dianggap pilihan yang kurang baik, padahal belum pernah dicoba. Hari ini Anies Baswedan saja di Jakarta sudah mengatakan kalau akhir pekan kalau bisa kita di rumah saja, itu sama aja sebetulnya meminta kita lockdown akhir pekan," tutur dia.
Komisi II Dorong Anies Pertimbangkan Lockdown DKI 14 Hari
Komisi II mendorong agar lockdown diterapkan di DKI Jakarta. Komisi II mendesak agar Gubernur Anies Baswedan membicarakan usulan lockdown itu kepada pemerintah pusat.
"Jika di Jakarta lonjakan penularan COVID-19 pada kenyataannya tidak terkendali, maka ada ada baiknya opsi lockdown DKI selama 14 hari dipertimbangkan oleh Gubernur Anies Baswedan," kata Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
Selain itu, Luqman mendesak agar vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta dipercepat, sehingga akan tercapai target kekebalan komunal atau herd immunity.
"Terpenting, apa pun keputusan pilihan pengendalian COVID-19 yang dipilih, mau tetap PPKM, PSBB, atau lockdown, urusan vaksinasi harus mendapatkan prioritas utama.
Politikus PKB itu menilai vaksinasi adalah solusi masa panjang. Sedangkan lockdown adalah solusi masa pendek yang bisa dijadikan opsi saat ini.
"Vaksinasi untuk wilayah DKI harus digenjot agar bisa menjangkau minimal 70% dari warga penghuni DKI dalam waktu dekat. Tanpa keseriusan menjalankan program vaksinasi, skenario lockdown pun tidak berguna dalam jangka panjang," kata dia.
PKS Dorong Anies Lockdown DKI: Ambil Keputusan Berani!
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan me-lockdown Ibu Kota. PKS menantang Anies mengambil keputusan berani.
"Penanganan COVID mesti berbasis sains dan data faktual di lapangan. Dengan tren yang meningkat dan ada contoh kasus India, saya dukung usulan lockdown dua pekan untuk DKI Jakarta," kata Mardani kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
Ketua DPP PKS itu menilai, untuk menangani pandemi Corona di Ibu Kota, tak cukup dengan menarik rem darurat. Dia menekankan agar lockdown diterapkan untuk menekan mobilitas warga.
"Ini sebenarnya sejak awal sudah diajukan Gubernur DKI waktu 2020. Tidak cukup cuma rem, tapi memang harus menghentikan mobilitas. Jauh lebih efisien dan ekonomis ke depannya jika kita bisa lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan," kata dia.
Mardani menilai, jika Pemprov DKI terlambat mengambil keputusan, akan timbul bahaya. Dia meminta Anies mengambil keputusan yang berani.
"Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya. Ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul," jelasnya.
Ketua Komisi B DPRD DKI Setuju Jakarta Di-lockdown
Desakan Jakarta lockdown untuk menekan penyebaran virus Corona datang dari sejumlah pihak. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz setuju dengan usulan itu guna mencegah terjadinya kolaps pada fasilitas kesehatan.
"Ya setuju sebelum terlambat segera ambil keputusan," kata Aziz kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu meminta Pemprov DKI mengambil langkah yang tepat dalam menangani lonjakan kasus Corona di Ibu Kota. Dia meminta agar Jakarta segera lockdown.
"Apabila kasus terus meninggi kami setuju agar Pemda melakukan langkah-langkah yang kongkret, termasuk opsi lockdown untuk menyelamatkan warga DKI, khususnya sebelum terlambat karena fasilitas kesehatan yang kolaps," jelas dia.
Meski demikian, Aziz menilai penanganan pandemi Corona di DKI sejauh ini cukup baik. Akan tetapi, dia menilai perlu ada kebijakan yang konkret untuk menurunkan lonjakan kasus yang terjadi saat ini.
"DKI adalah salah satu Pemda yang terbaik dalam menangani pandemi ini, dengan inisiatif-inisiatif yang menjadi rujukan bagi daerah lain. Seperti menggunakan wisma atlet sebagai tempat isoman, menggunakan hotel-hotel milik BUMD untuk nakes, kebijakan PSBB dan lain-lain," kata dia.
