.webp)
Platform dan gerakan berbagi informasi COVID-19, LaporCovid-19, menyerukan agar pemerintah memberlakukan lockdown. Kondisi saat ini disebut alarm untuk mengambil kebijakan gawat darurat.
Koordinator LaporCovid-19, Irma Hidayana, mendorong lockdown atau apa pun istilahnya diterapkan. Pasalnya, menurutnya, saat ini lonjakan kasus Corona menggila dan cakupan vaksin rendah.
"Lockdown kek, apa saja, intinya pembatasan yang superketat banget! Lonjakan gila, cakupan vaksin rendah dan sangat rendahnya tiga," kata Irma kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi sudah hancur. Menurutnya, semua ini hasil yang dituai karena tak menerapkan lockdown sejak awal. Menurutnya, inilah saatnya untuk mengambil kebijakan gawat darurat dan fokus pada kesehatan masyarakat.
"Setahun setengah kita sudah hancur ekonomi yang padahal sudah dibela-belain. Dan sekarang kita menuai hasil, hancurnya fasilitas kesehatan, nakes, dan ekonomi juga. Ini saatnya ambil kebijakan gawat darurat untuk fokus kesehatan masyarakat, minggir dulu ekonomi dan politik. Sebelum lockdown, sebulan kerugian ekonomi, tapi rakyat jadi sehat. Setelah itu pelan-pelan pasti bisa banget (perbaiki)," ungkapnya.
Untuk diketahui, LaporCovid-19 juga menginisiasi petisi desakan karantina wilayah atau lockdown yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
"LaporCovid-19 dalam beberapa hari terakhir kesulitan menampung permintaan bantuan warga di sekitar Jabodetabek dan Bandung Raya untuk mencarikan fasilitas kesehatan karena rumah sakit yang penuh," tulis petisi tersebut, yang terpantau detikcom sudah diteken 2.260 per hari ini.
Ekonomi Bisa Parah Jika Tak Lockdown
Seruan lockdown juga datang dari guru besar bidang sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura, Prof Sulfikar Amir. Meski begitu, dalam hal ini ia memaklumi kondisi budget pemerintah yang terbatas.
"Iya (saya dukung lockdown). Tapi saya juga paham budget pemerintah terbatas banget. Tapi mau gimana lagi? PPKM Mikro diketatin gimana pun kurang efektif," kata Sulfikar Amir kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
Dia menyebut kondisi ekonomi Indonesia bakal tambah parah jika tidak lockdown. Bahkan situasi ini bisa mengancam daerah seperti Bali yang relatif aman.
"Bakal tambah parah ekonomi. Bahkan ngancam daerah yang relatif aman kayak Bali," ungkapnya.
Simak Video: Kasus Corona Meledak, Apa Beda Lockdown, PSBB dan PPKM Mikro?
Kendala Lockdown
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah merespons usulan lockdown ini. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tidak memiliki anggaran jika lockdown diterapkan.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sejatinya apa pun nama kebijakannya hampir sama, tetapi intinya adalah membatasi pergerakan.
"Sebenarnya nama PPKM mikro, nama PSBB, nama lockdown, esensinya bukan di namanya, esensinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi mobilitas. Bagaimana kita mengurangi pergerakan, ada yang bilang lockdown, ada yang bilang PSBB, ada yang bilang PPKM mikro," kata Budi, dilansir dari CNN Indonesia TV, Selasa (22/6/2021).
Budi mengungkap arahan Presiden Jokowi adalah membatasi pergerakan di daerah zona merah, misalnya membatasi mobilitas antara 75 dan 100 persen. Namun nama kebijakannya tetap PPKM mikro, tetapi intinya adalah membatasi mobilitas.
"Nah sekarang yang sudah diperintahkan oleh Pak Presiden adalah kita membatasi pergerakan di daerah-daerah merah seperti Jakarta gitu ya, antara 75 persen sampai 100 persen total itu kita batasi, namanya apa ya memang kita menggunakan nama PPKM mikro, tapi intinya kita menggunakan pembatasan pergerakan warga secara signifikan supaya memang laju penularannya kita bisa kendalikan," ungkapnya.
