Adapun penambahan kasus baru corona pada 22 Juni di tanah air mencapai 13.668, sehingga total kasus corona di Indonesia mencapai 2.028.113 kasus. Pasien sembuh dari Corona mencapai 1.810.136 orang. Sedangkan total pasien COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 55.291 orang.
Sementara itu melonjaknya kasus COVID-19 menimbulkan meningkatnya kebutuhan tempat tidur pasien Corona di rumah sakit maupun di tempat isolasi. Sejumlah daerah melaporkan ketersediaan IGD maupun ruang rawat inap di rumah sakit hampir penuh, banyak warga dilaporkan sulit mencari rumah sakit, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit daerah lain.
Salah satu contoh penuhnya kapasitas rumah sakit ada di wilayah Depok. Dinas Kesehatan Kota Depok melaporkan bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur rumah sakit yang menangani Corona di Depok penuh. Selain itu, BOR isolasi Corona di Depok juga sudah berada di angka 89 persen.
"BOR ICU sudah 101,83%, BOR isolasi sudah 89,15%," kata Kadinkes Depok Novarita saat dihubungi, Selasa (22/6/2021).
Novarita menyebut Pemkot Depok kini tengah mengambil sejumlah langkah terkait ketersediaan tempat tidur di rumah sakit di Depok. Salah satunya dengan meminta sejumlah RS menambah kapasitas tempat tidur.
"Kita minta RS menambah tempat tidur isolasi untuk COVID," ucapnya.
PAN: PPKM Sudah Tamat, Saatnya Lockdown Akhir Pekan!
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai kebijakan PPKM mikro yang dilakukan untuk menekan penyebaran Corona tak lagi efektif. Saleh menyarankan agar dilakukan lockdown akhir pekan.
"PPKM yang sudah dilaksanakan berjilid-jilid itu, kalau ibarat buku sudah tamat itu sebetulnya. Tapi belum menghasilkan sesuai yang signifikan terhadap perubahan keterpaparan," kata Saleh kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
"Mungkin pemerintah harus mencari alternatif lain selain PPKM. Salah satu alternatif yang dulu sudah pernah saya umumkan, sudah pernah saya minta itu adalah lockdown akhir pekan," lanjutnya.
Saleh meminta agar lockdown akhir pekan itu diterapkan. Dia mencontohkan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta warganya di rumah saja saat akhir pekan.
"Lockdown akhir pekan itu kan tempo hari dianggap pilihan yang kurang baik, padahal belum pernah dicoba. Hari ini Anies Baswedan saja di Jakarta sudah mengatakan kalau akhir pekan kalau bisa kita di rumah saja, itu sama aja sebetulnya meminta kita lockdown akhir pekan," tutur dia.
Komisi II Dorong Anies Pertimbangkan Lockdown DKI 14 Hari
Komisi II mendorong agar lockdown diterapkan di DKI Jakarta. Komisi II mendesak agar Gubernur Anies Baswedan membicarakan usulan lockdown itu kepada pemerintah pusat.
"Jika di Jakarta lonjakan penularan COVID-19 pada kenyataannya tidak terkendali, maka ada ada baiknya opsi lockdown DKI selama 14 hari dipertimbangkan oleh Gubernur Anies Baswedan," kata Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
Selain itu, Luqman mendesak agar vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta dipercepat, sehingga akan tercapai target kekebalan komunal atau herd immunity.
"Terpenting, apa pun keputusan pilihan pengendalian COVID-19 yang dipilih, mau tetap PPKM, PSBB, atau lockdown, urusan vaksinasi harus mendapatkan prioritas utama.
Politikus PKB itu menilai vaksinasi adalah solusi masa panjang. Sedangkan lockdown adalah solusi masa pendek yang bisa dijadikan opsi saat ini.
"Vaksinasi untuk wilayah DKI harus digenjot agar bisa menjangkau minimal 70% dari warga penghuni DKI dalam waktu dekat. Tanpa keseriusan menjalankan program vaksinasi, skenario lockdown pun tidak berguna dalam jangka panjang," kata dia.
PKS Dorong Anies Lockdown DKI: Ambil Keputusan Berani!
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan me-lockdown Ibu Kota. PKS menantang Anies mengambil keputusan berani.
"Penanganan COVID mesti berbasis sains dan data faktual di lapangan. Dengan tren yang meningkat dan ada contoh kasus India, saya dukung usulan lockdown dua pekan untuk DKI Jakarta," kata Mardani kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
Ketua DPP PKS itu menilai, untuk menangani pandemi Corona di Ibu Kota, tak cukup dengan menarik rem darurat. Dia menekankan agar lockdown diterapkan untuk menekan mobilitas warga.
"Ini sebenarnya sejak awal sudah diajukan Gubernur DKI waktu 2020. Tidak cukup cuma rem, tapi memang harus menghentikan mobilitas. Jauh lebih efisien dan ekonomis ke depannya jika kita bisa lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan," kata dia.
Mardani menilai, jika Pemprov DKI terlambat mengambil keputusan, akan timbul bahaya. Dia meminta Anies mengambil keputusan yang berani.
"Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya. Ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul," jelasnya.
Ketua Komisi B DPRD DKI Setuju Jakarta Di-lockdown
Desakan Jakarta lockdown untuk menekan penyebaran virus Corona datang dari sejumlah pihak. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz setuju dengan usulan itu guna mencegah terjadinya kolaps pada fasilitas kesehatan.
"Ya setuju sebelum terlambat segera ambil keputusan," kata Aziz kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu meminta Pemprov DKI mengambil langkah yang tepat dalam menangani lonjakan kasus Corona di Ibu Kota. Dia meminta agar Jakarta segera lockdown.
"Apabila kasus terus meninggi kami setuju agar Pemda melakukan langkah-langkah yang kongkret, termasuk opsi lockdown untuk menyelamatkan warga DKI, khususnya sebelum terlambat karena fasilitas kesehatan yang kolaps," jelas dia.
Meski demikian, Aziz menilai penanganan pandemi Corona di DKI sejauh ini cukup baik. Akan tetapi, dia menilai perlu ada kebijakan yang konkret untuk menurunkan lonjakan kasus yang terjadi saat ini.
"DKI adalah salah satu Pemda yang terbaik dalam menangani pandemi ini, dengan inisiatif-inisiatif yang menjadi rujukan bagi daerah lain. Seperti menggunakan wisma atlet sebagai tempat isoman, menggunakan hotel-hotel milik BUMD untuk nakes, kebijakan PSBB dan lain-lain," kata dia.
Pimpinan DPR Usul Semi-lockdown Hari Libur Tekan Laju Corona
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan pemerintah memberlakukan kebijakan semi-lockdown. Semi-lockdown versi Dasco adalah di hari libur atau weekend.
"Saya usulkan juga kepada pemerintah karena Sabtu-Minggu roda perekonomian, terutama perkantoran tutup, kalau bisa dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau katakanlah semi-lockdown untuk hari libur terutama. Lebih baik memang, kecuali yang penting-penting, hari libur lebih baik ada di rumah," kata Dasco, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (22/6/2021).
Dasco mengatakan semi-lockdown itu bisa menjadi kombinasi dengan kebijakan PPKM yang saat ini diterapkan. Terutama di wilayah DKI Jakarta, yang tingkat penyebarannya tertinggi.
"Soal efektif-nggak efektifnya belum tahu, karena lonjakan makin tinggi, makanya kita perlu ambil langkah, kalau perlu kombinasi keduanya, supaya apa pun yang kita lakukan itu bagaimana caranya menekan lagi COVID, terutama di DKI ini," ujarnya.
Dia meminta pemerintah daerah beserta aparat terkait tegas mengawasi agar kebijakan yang ada benar-benar diterapkan. Bila perlu, ada sanksi tegas kepada pihak yang melanggar.
"Dalam dua minggu ke depan memang perlu ada penekanan, dari pemerintah dari aparat penegak hukum dan dari kesadaran masyarakat sendiri. Kita sudah lihat varian baru, juga sudah menjalar saya lihat ada banyak anak terkena COVID, wisma atlet sudah penuh," ujarnya.
Cak Imin: Waktunya Pemerintah Tegas, Semi-lockdown!
Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk menekan laju penyebaran COVID. Dia mengusulkan semi-lockdown diterapkan di tengah kondisi kasus COVID yang meningkat tajam.
"Sudah waktunya pemerintah tegas, paling tidak di wilayah yang penyebaran COVID-nya tinggi. Semi-lockdown saya kira harus dipertimbangkan karena ancaman COVID-19 semakin mengkhawatirkan," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).
Wakil Ketua DPR ini meminta pemerintah tidak sungkan mencontoh strategi sejumlah negara yang sukses mengendalikan COVID-19, seperti Selandia Baru, Vietnam, dan Singapura. Menurut dia, negara-negara ini dinilai sukses mengendalikan COVID-19 berkat ketegasan pemerintahnya.
"Kita lihat juga Singapura, mereka sukses mengendalikan COVID-19 setelah memperluas jangkauan vaksinasi. Bukan cuma untuk lansia, tapi juga anak di bawah 16 tahun," ujarnya.
Meski begitu, lanjut Muhaimin, ketegasan pemerintah seperti semi-lockdown tidak cukup tanpa diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan protokol kesehatan kapanpun dan di mana pun.
"Masyarakat tidak boleh abai prokes, kita budayakan memakai masker, tidak berkerumun, mencuci tangan," ujarnya.
Pakar Dorong Lockdown: Jika Tidak, Ekonomi Bisa Tambah Parah
Seruan untuk melakukan lockdown demi meredam kasus Corona masih nyaring. Bahkan kondisi ekonomi Indonesia disebut bakal makin parah jika tidak lockdown.
Seruan lockdown itu datang dari guru besar bidang sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura, Prof Sulfikar Amir. Namun dalam hal ini ia memaklumi kondisi budget pemerintah yang terbatas.
"Iya (saya dukung lockdown). Tapi saya juga paham budget pemerintah terbatas banget. Tapi mau gimana lagi? PPKM mikro diketatin gimana pun kurang efektif," kata Sulfikar Amir kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
Dia menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia bakal tambah parah jika tidak lockdown. Bahkan situasi ini bisa mengancam daerah seperti Bali yang relatif aman.
"Bakal tambah parah ekonomi. Bahkan ngancam daerah yang relatif aman kayak Bali," ungkapnya.
Menurutnya, saat ini Indonesia hanya disodori pilihan ekonomi buruk atau ekonomi lebih buruk. Sebab, lanjutnya, kondisi ideal hanya fantasi.
"Sekarang pilihannya mau ekonomi buruk atau ekonomi lebih buruk. Ya tipikal politik +62. Kondisi ideal cuma fantasi," jelasnya.
Lapor COVID-19 Serukan Pemerintah Berlakukan Lockdown
Platform dan gerakan berbagi informasi COVID-19, LaporCovid-19, menyerukan agar pemerintah memberlakukan lockdown. Kondisi saat ini disebut alarm untuk mengambil kebijakan gawat darurat.
Koordinator LaporCovid-19, Irma Hidayana, mendorong lockdown atau apa pun istilahnya diterapkan. Pasalnya, menurutnya, saat ini lonjakan kasus Corona menggila dan cakupan vaksin rendah.
"Lockdown kek, apa saja, intinya pembatasan yang super ketat banget! Lonjakan gila, cakupan vaksin rendah dan sangat rendahnya tiga," kata Irma kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
Dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi sudah hancur. Menurutnya, semua ini hasil yang dituai karena tak menerapkan lockdown sejak awal. Menurutnya, inilah saatnya untuk mengambil kebijakan gawat darurat dan fokus pada kesehatan masyarakat.
"Setahun setengah kita sudah hancur ekonomi yang padahal sudah dibela-belain. Dan sekarang kita menuai hasil, hancurnya fasilitas kesehatan, nakes, dan ekonomi juga. Ini saatnya ambil kebijakan gawat darurat untuk fokus kesehatan masyarakat, minggir dulu ekonomi dan politik. Sebelum lockdown, sebulan kerugian ekonomi, tapi rakyat jadi sehat. Setelah itu pelan-pelan pasti bisa banget (perbaiki)," ungkapnya.
Untuk diketahui, LaporCovid-19 juga menginisiasi petisi desakan karantina wilayah atau lockdown yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
"LaporCovid-19 dalam beberapa hari terakhir kesulitan menampung permintaan bantuan warga di sekitar Jabodetabek dan Bandung Raya untuk mencarikan fasilitas kesehatan karena rumah sakit yang penuh," tulis petisi tersebut, yang terpantau detikcom sudah diteken 2.260 per hari ini.
Menjawab desakan lockdown ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan sejatinya apapun nama kebijakannya PPKM Mikro, PSBB, maupun lockdown esensinya sama yaitu mengurangi mobilitas. Selengkapnya di halaman berikutnya.
Menkes soal PPKM Mikro, PSBB, atau Lockdown: Esensinya Kurangi Mobilitas
Lonjakan kasus COVID-19 terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Sejumlah pihak mengusulkan agar pemerintah melakukan lockdown. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sejatinya apa pun nama kebijakannya hampir sama, tetapi intinya adalah membatasi pergerakan.
"Sebenarnya nama PPKM mikro, nama PSBB, nama lockdown, esensinya bukan di namanya, esensinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi mobilitas. Bagaimana kita mengurangi pergerakan, ada yang bilang lockdown, ada yang bilang PSBB, ada yang bilang PPKM Mikro," kata Budi, dilansir dari CNN Indonesia TV, Selasa (22/6/2021).
Budi mengungkap arahan Presiden Jokowi adalah membatasi pergerakan di daerah zona merah, misalnya membatasi mobilitas antara 75 dan 100 persen. Namun nama kebijakannya tetap PPKM Mikro, tetapi intinya adalah membatasi mobilitas.
"Nah sekarang yang sudah diperintahkan oleh Pak Presiden adalah kita membatasi pergerakan di daerah-daerah merah seperti Jakarta gitu ya, antara 75 persen sampai 100 persen total itu kita batasi, namanya apa ya memang kita menggunakan nama PPKM Mikro, tapi intinya kita menggunakan pembatasan pergerakan warga secara signifikan supaya memang laju penularannya kita bisa kendalikan," ungkapnya.
Tidak hanya mengurangi pergerakan, Budi juga meminta agar testing, tracing, dan treatment ditingkatkan di daerah yang menjalankan PPKM Mikro. Misalnya dari semula target testing 1 per 1.000 per minggu, ditingkatkan kembali.
"Jadi banyak yang menyampaikan, Pak, testing-nya kita sudah 1 per 1.000 per minggu itu adalah standar WHO kalau positivity rate-nya 5 persen. Kalau positivity rate-nya 15 persen, artinya penyebaran penyakit itu sudah lebih tinggi dari yang standar harus dinaikkan mungkin jadi 2 per 1.000 atau 5 per 1.000," ujar Budi.
"Kalau positivity rate-nya sudah 40 persen atau 50 persen seperti yang kita lihat di beberapa kabupaten/kota itu testing-nya mungkin harus dinaikkan sampai 100 per 1.000. Jadi selain membatasi pergerakan yang paling penting dan fundamental arahan Pak Presiden diimplementasi lapangan di PPKM mikro adalah testing dan tracing-nya harus benar-benar dilakukan dengan cukup dan juga dengan disiplin," sambungnya.
Pemerintah fokus terhadap implementasi pembatasan pergerakan dan testing, tracing, dan isolasi warga. Aparat TNI dan Polri akan dilibatkan agar membuat masyarakat lebih disiplin protokol kesehatan dan juga mau dites.
"Saya imbau saya ajak testing itu untuk mengetahui apakah kita kena atau tidak itu bukan hanya melindungi kita, itu mencegah penularan ke anak kita dan lainnya," tuturnya.
.webp)
