Round-Up

8 Pernyataan RK Usai Diklarifikasi soal Kerumunan HRS di Mabes Polri

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 21 Nov 2020 07:57 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta. Kang Emil dimintai klarifikasi terkait acara Habib Rizieq di Bogor.
Ridwan Kamil (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Sederet pernyataan disampaikan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK), usai memenuhi undangan klarifikasi di Bareskrim Polri terkait kerumunan massa Habib Rizieq Syihab di Bogor. Ridwan Kamil juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden kerumunan tersebut.

Ridwan Kamil tiba di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, pukul 09.40 WIB, Jumat (20/11/2020). Dia datang didampingi sejumlah orang.

"(Hadir ke Bareskrim) Sebagai kewajiban warga negara untuk dimintai keterangan. Nanti hasilnya insyaallah saya sampaikan setelah pemeriksaan dan klarifikasi," kata Ridwan Kamil.

Setelah kurang lebih 7 jam, Ridwan Kamil keluar dari ruang pemeriksaan. Dia menyampaikan sejumlah pernyataan mengenai kerumunan massa Habib Rizieq.

"Tadi selama kurang-lebih 7 jam dari jam 10-an. Sebagai warga negara yang sangat taat pada aturan hukum, datang karena dimintai keterangan-keterangan dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Penanggulangan COVID, juga Gubernur Jawa Barat, perihal keramaian kerumunan di Megamendung," kata Ridwan Kamil.

Dia menegaskan bertanggungjawab atas kerumunan di acara yang dihadiri Habib Rizieq. Selain itu, Ridwan Kamil pun menyampaikan permohonan maaf.

"Yang pertama saya sampaikan, secara moril saya sangat meyakini dan inilah sikap bahwa semua urusan, semua dinamika yang ada di Jawa Barat, secara moril adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sehingga dalam kapasitas itu tentulah apa yang terjadi positif negatif kelebihan kekurangan tentu menjadi tanggung jawab saya," katanya.

"Kedua, jika ada peristiwa di Jawa Barat yang kurang berkenan, saya tentunya minta maaf. Permohonan maaf atas kekurangan dan tentunya akan kita sempurnakan," jelas dia.

Berikut 8 pernyataan Ridwan Kamil seusai diklarifikasi polisi. Halaman selanjutnya soal 8 pernyataan Ridwan Kamil.

1. Ridwan Kamil Ungkap Kronologi Kerumunan Massa HRS

Ridwan Kamil mengungkap kronologi kerumunan massa acara Habib Rizieq. Dia mengatakan acara tersebut awalnya hanya salat Jumat dan peletakan batu pertama.

"Berikutnya kronologi yang terjadi di Bogor, pertama itu adalah salat Jumat, dan peletakan batu pertama, itu laporan panitianya ke camat, ke satgas kabupaten itu hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin," kata Ridwan Kamil.

Petugas sudah mengingatkan panitia soal adanya kemungkinan kerumunan massa sebelum hari acara. Ridwan Kamil menilai hal itu sebagai langkah pencegahan.

"Nah, sudah dilobi juga oleh kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan. Jadi kegiatan pencegahan itu sudah dilakukan," ujarnya.

Namun, pada saat hari acara, terjadi kerumunan massa. Dia menyebut sebagian orang yang berkerumun saat itu bukan untuk mengikuti acara.

"Kemudian, dalam hari-H-nya ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti, tapi hanya ingin melihat juga, itulah yang membuat situasi menjadi sangat masif, kira-kira begitu," ucap Ridwan Kamil.

Petugas di lapangan yang menghadapi situasi massa memilih menggunakan cara yang humanis untuk membubarkan massa meski keputusan itu berdampak pada jabatan Kapolda Jawa Barat.

"Dalam kondisi massa yang sudah masif, pelaksana di lapangan, punya dua pilihan, melakukan persuasif humanis atau represif, kan begitu. Nah, pilihan di lapangan saat itu, karena massa biasanya sudah besar, cenderung ada potensi gesekan, maka pilihan dari Pak Kapolda Jawa Barat saat itu, memutuskan pendekatan humanis non represif," sebut Ridwan Kamil.

2. Ridwan Kamil Jelaskan Kewenangan Gubernur DKI dan Jabar

Ridwan Kamil menjelaskan tugas dan fungsi Satuan Tugas COVID-19 yang ada di wilayahnya. Dia kemudian membandingkan Satgas COVID-19 di Jawa Barat dengan DKI Jakarta.

"Secara teknis, saya ingin menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi daerah otonom. Di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih dalam pilkada, sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk izin kegiatan dan hal-hal di level kabupaten/kota," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan Jawa Barat memiliki banyak satgas di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, di DKI Jakarta, hanya ada satu satgas.

"Berbeda dengan DKI, yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif, maka jumlah Satgas COVID di Jawa barat itu ada 27 di kota/kabupaten dan Satgas COVID satu di Jawa Barat," katanya.

Tugas dan tanggung jawab gubernur, kata Ridwan Kamil, dibatasi oleh undang-undang. Dia menjelaskan enam urusan tak bisa dicampuri oleh gubernur.

"Tidak semua urusan tanggung jawab gubernur karena undang-undangnya memberikan keterbatasan. Ada enam urusan yang gubernur tidak bisa intervensi. Satu urusan keamanan, itu bukan wilayah pemda provinsi, dua urusan pertahanan bukan, tiga urusan yustisi pengadilan kejaksaan bukan, empat urusan agama bukan, lima hubungan luar negeri bukan, enam fiskal juga bukan," tutur dia.

3. Ridwan Kamil Imbau Pemimpin Berkata-kata Sejuk

Selain berbicara soal kerumunan massa, Ridwan Kamil juga menyampaikan imbauan kepada para pemimpin agar menjaga lisan. Dia mengatakan para pemimpin harus mampu menjaga tindakan selama pandemi ini.

"Saya mengimbau kepada masyarakat, kepada para pemimpin di level komunitas, pemimpin partai, pemimpin wilayah, semuanya, untuk menjaga lisan, menjaga tindakan selama COVID ini," kata Ridwan Kamil.

"Kata-katanya yang sejuk, bukan yang bikin ngamuk. Tindakannya yang inspiratif, bukan yang bikin provokatif," sambungnya.

Dia mengakui ada banyak pelanggaran protokol kesehatan di kala pandemi COVID-19 ini. Pelanggaran juga muncul saat demo hingga rangkaian kegiatan pilkada. Dia lalu mengingatkan soal adaptasi kebiasaan baru (AKB).

"Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk berkegiatan asal AKB, adaptasi kebiasaan baru. Maulidan boleh, asal AKB. Maksimal 50 orang, sisanya pakai HP. Pernikahan juga boleh, tapi maksimal berapa orang," ujarnya.

4. Ridwan Kamil Tanggapi soal Sanksi Pemberhentian karena Prokes

Ridwan Kamil merespons risiko kena sanksi pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian gara-gara kasus kerumunan acara Habib Rizieq di Bogor. RK mengutip Al-Qur'an.

"Pak, katanya nanti disanksi oleh Mendagri, mungkin ada pertanyaan, ya. Saya kira urusan di republik ini kita serahkan kepada aturan perundang-undangan, karena pada dasarnya semua jabatan ini ada risikonya, tapi harus berasaskan adil," kata Ridwan Kamil.

Dia memahami, pemberhentian kepala daerah dilakukan apabila seorang kepala daerah melakukan tindakan tercela. Namun, saat ini, masalahnya bukan perbuatan tercela kepala daerah, namun kondisi di masyarakat yang dinamis.

"Tapi kalau dinamikanya datang dari pihak masyarakat, ya masa logika ini diperlakukan. Tapi kita setuju itu," kata Ridwan Kamil.

"Walaupun bagi saya secara pribadi yang namanya jabatan itu kan hanya sementara, bukan segalanya. Saya diajari dalam syariatnya," kata Ridwan Kamil seraya mengutip ayat dalam Alquran.

5. Ridwan Kamil akan Sanksi Pemkab Bogor

Ridwan Kamil akan memberikan sanksi kepada Pemkab Bogor terkait kerumunan massa dalam acara yang dihadiri Habib Rizieq di Megamendung. Dia juga meminta Pemkab Bogor menjatuhkan sanksi kepada panitia acara di Megamendung.

"Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas karena membawa banyak dampak," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sudah menyampaikan teguran lisan kepada Pemkab Bogor. Kini sanksi tertulis tengah disiapkan.

"Dalam aturannya itu, ada sifatnya teguran lisan, itu sudah ada, yang sifatnya tertulis sedang dipersiapkan dan ada pertimbangan lainnya yang kita putuskan secara baik," kata Ridwan Kamil.

6. Penyelenggara Acara Habib Rizieq Terancam Denda Rp 50 Juta

Ridwan Kamil menyampaikan akan ada sanksi denda kepada penyelenggara acara Habib Rizieq di Megamendung. Dia mengatakan kemungkinan bisa dijatuhkan denda maksimal yakni Rp 50 juta.

"Ada denda (seperti DKI Jakarta), itu kan urutannya 3 dalam aturan Jawa Barat. Teguran lisan, teguran tertulis dan denda administratif. Denda administratif itu dari Rp 50 ribu sampai Rp 50 juta. Di peraturan Bupati Kabupaten Bogor. Saya kira bukan tidak mungkin jumlah dendanya yang maksimal," kata Ridwan Kamil.

7. Ridwan Kamil Sebut Warga Spontan Lihat HRS

Ridwan Kamil mengaku menerima laporan kalau kerumunan massa saat acara Habib Rizieq di Megamendung, Bogor adalah spontanitas. Maksudnya, jelas Ridwan Kamil, masyarakat hanya datang untuk melihat sosok Habib Rizieq, setelah itu mereka pulang.

"Jadi saya dilaporin setelahnya, itu didapati laporannya begitu, spontanitas. Ada yang bilang 'Pak, itu sebenarnya mayoritas penduduk. Cuma pengen lihat. Setelah lihat, lewat, balik lagi ke rumah masing-masing'," kata Ridwan Kamil.

"Tapi potensi yang kena fotonya, itu peserta dari seluruh kegiatan acaranya. Jadi spontanitas itu, saya kira faktanya memang begitu," lanjutnya.

Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui situasi secara langsung saat itu seperti apa. Namun, berbekal pengalaman menangani demo bersama polisi, dia meyakini tindakan humanis yang dilakukan aparat saat itu semata-mata untuk menghindari gesekan.

"Saya tidak memahami di lapangan, tapi saya memahami karena sering bersama Kapolda nangani demo omnibus law barengan, demo buruh, ada kalanya pak Gubernur harus temui. Kayak omnibus law saya datang. Kadang-kadang harus represif mobil polisi sampai hancur, yang juga dilakukan. Jadi saya tidak terlalu hafal detailnya, pilihan itu tapi memang itu kan yang diputuskan karena mungkin menghindari gesekan," imbuhnya.

8. Ridwan Kamil Tepis Acara HRS di Bogor Seizin Dirinya

Ridwan Kamil memastikan bahwa dirinya tak pernah memberi izin gelaran acara yang dihadiri Habib Rizieq di Megamendung. Ridwan Kamil menyampaikan, acara itu masuk kategori kegiatan lokal, sehingga izinnya tak sampai level gubernur.

"Saya sampaikan itu tidak betul. Secara prosedur, satu, tidak betul. Secara klaim juga itu saya nyatakan tidak betul. Makannya biar kepolisian saja yang membuktikan. Kalau klaim-klaiman di media, saya kira nanti memperkeruh situasi," tegas Ridwan Kamil.

Soal izin, dia juga menjelaskan bahwa Gubernur hanya akan turut campur atas nama pemerintah provinsi jika acara diselenggarakan di perbatasan yang mengalami miskomunikasi.

"Kan saya bilang, acara lokal itu izinnya nggak ada ke Gubernur. Jadi Gubernur, 'Pak, kalau mau ada acara perbatasan Cianjur-Bogor, maaf ya', atau 'Bogor-Bekasi'. Sehingga nanti dua daerah miskom, nah biasanya kami turun," jelas dia.

(knv/eva)