RK Ungkap Kronologi Kerumunan Massa Rizieq di Bogor: Sudah Dilobi-Diingatkan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 20 Nov 2020 17:58 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta. Kang Emil dimintai klarifikasi terkait acara Habib Rizieq di Bogor.
Ridwan Kamil saat di Bareskrim Polri (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) memenuhi panggilan polisi untuk dimintai klarifikasi soal kerumunan massa acara Habib Rizieq Syihab di Megamendung, Kabupaten Bogor. RK mengungkapkan kronologi menumpuknya massa.

Hal itu disampaikan RK setelah memberikan klarifikasi di Bareskrim Polri, Jalan Trunojo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020). Menurut laporan, acara tersebut awalnya hanya mencakup salat Jumat dan peletakan batu pertama.

"Berikutnya kronologi yang terjadi di Bogor, pertama itu adalah salat Jumat, dan peletakan batu pertama, itu laporan panitianya ke camat, ke satgas kabupaten itu hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin," kata RK.

Petugas sudah mengingatkan panitia soal adanya kemungkinan kerumunan massa sebelum hari acara. RK menilai hal itu sebagai langkah pencegahan.

"Nah, sudah dilobi juga oleh kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan. Jadi kegiatan pencegahan itu sudah dilakukan," ujarnya.

Namun, pada saat hari acara, terjadi kerumunan massa yang membeludak. RK menyebut sebagian massa yang memadati saat itu bukan untuk mengikuti acara.

"Kemudian, dalam hari-H-nya ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti, tapi hanya ingin melihat juga, itulah yang membuat situasi menjadi sangat masif, kira-kira begitu," ucap RK.

Petugas di lapangan yang menghadapi situasi massa memilih menggunakan cara yang humanis untuk membubarkan massa meski keputusan itu berdampak pada jabatan Kapolda Jawa Barat.

"Dalam kondisi massa yang sudah masif, pelaksana di lapangan, punya dua pilihan, melakukan persuasif humanis atau represif, kan begitu. Nah, pilihan di lapangan saat itu, karena massa biasanya sudah besar, cenderung ada potensi gesekan, maka pilihan dari Pak Kapolda Jawa Barat saat itu, memutuskan pendekatan humanis non represif," sebut RK.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2