Round-Up

Sindiran dan Pembelaan Struktur Gemuk KPK dari Senayan

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 20:03 WIB
Gedung KPK
KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah struktur organisasinya menuai sorotan. Kali ini, anggota Dewan di Senayan angkat suara seputar struktur KPK yang menggemuk.

KPK awalnya mengubah struktur organisasinya dengan menambah sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020.

Perubahan struktur KPK yang menggemuk itu lalu disorot Indonesia Corruption Watch (ICW) ICW menyoroti penambahan sejumlah posisi dalam struktur KPK.

ICW menilai penambahan posisi dalam struktur KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"ICW beranggapan bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (18/11).

Selain itu, ICW mempertanyakan urgensi staf khusus di KPK. ICW menilai saat ini fungsi dari staf khusus telah dimiliki di setiap bidang yang ada di KPK. Karena itulah, adanya staf khusus hanya menimbulkan pemborosan anggaran.

Struktur baru KPK yang menggemuk juga menarik perhatian anggota DPR. Anggota Dewan pun angkat bicara. Ada yang memberi sindiran dan ada pula yang mendukung keputusan KPK tersebut.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5 6