Round-Up

Gejolak Lagi di KPK yang Kini Dianggap 'Berlemak'

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 05:01 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK / Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Perubahan di KPK lagi-lagi menimbulkan gejolak. Struktur organisasi baru KPK kini makin gemuk, bahkan dianggap 'berlemak'.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020.

Berdasarkan peraturan itu, ada belasan jabatan baru di tubuh KPK, yaitu sebagai berikut:

1. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
2. Direktur Jejaring Pendidikan
3. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi
4. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat
5. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi
6. Sekretaris Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
7. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi
8-12. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I sampai V
13. Sekretaris Deputi Koordinasi dan Supervisi
14. Direktur Antikorupsi dan Badan Usaha
15. Direktur Manajemen Informasi
16. Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi
17. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi
18. Staf Khusus
19. Inspektorat

Selain itu, ada pula jabatan yang hilang, yaitu:

1. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
2. Direktur Pengawas Internal
3. Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi/ACLC

Perubahan ini pun menjadi sorotan dan didiskusikan oleh aktivis antikorupsi hingga mantan pimpinan dan jubir KPK. Bahkan, muncul sederet sindiran.

"Saya dan beberapa mantan pimpinan KPK sudah mendiskusikan struktur baru itu dengan sejumlah pegawai KPK. Kami tidak heran dengan struktur yang super gemuk dan terindikasi berlemak itu," kata eks pimpinan KPK, Busyro Muqodas, kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Selengkapnya ada di halaman berikutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5 6 7