Round-Up

KPK dalam Sorotan: Mobil Dinas Belum Tuntas, Kini Struktur 'Obesitas'

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 07:58 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah bergejolak. Setelah pegawai-pegawai seniornya memutuskan mengundurkan diri, kini malah KPK menggemukkan diri dengan jabatan-jabatan baru.

Melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 07 Tahun 2020, setidaknya ada 19 pos jabatan baru di KPK. Struktur organisasi lembaga antirasuah itu pun semakin gendut. Kritik bertubi-tubi menyasar KPK. Bukan tanpa alasan. Sebab, aturan baru di KPK itu malah disebut-sebut bertentangan dengan Undang-Undang KPK.

Salah satu yang bersuara adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui salah satu penelitinya bernama Kurnia Ramadhana. Apa katanya?

"ICW beranggapan bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Kurnia kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Kurnia mengatakan bahwa Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak direvisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Hal itu, menurutnya, berarti bahwa bidang-bidang yang ada di KPK seharusnya masih seperti sedia kala, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

"Namun yang tertuang dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020 malah terdapat beberapa penambahan, seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK," ujar Kurnia.

Beda perkom terbaru dengan UU KPK itu bisa dicek lebih jelas dari tautan di bawah ini:

Senada dengan ICW, mantan pegawai KPK yang baru-baru ini pamit, yaitu Febri Diansyah, ikut berkomentar. Mantan Kabiro Humas KPK itu menaruh perhatian perihal struktur organisasi KPK yang--selain bertambah gemuk--juga dikhawatirkan tidak selaras dengan UU KPK.

"Saya concern pada risiko hukumnya karena, kalau sebuah aturan bertentangan dengan UU, tentu riskan dibatalkan. Semoga KPK telah mempertimbangkan hal tersebut secara matang. Saya belum dengar juga apakah teman-teman pegawai ada yang akan mengujinya ke MA (Mahkamah Agung). Semoga hal ini menjadi perhatian serius teman-teman semua karena kita perlu menjaga dan mengawal KPK sebaik-baiknya agar tidak melakukan kekeliruan," kata Febri kepada detikcom, Rabu (18/11/2020).

Bahkan Febri khawatir struktur KPK yang gemuk itu malah menjadi beban negara. Apalagi, lanjut Febri, wacana perihal mobil dinas jabatan untuk pimpinan KPK dan pejabat strukturalnya, yang beberapa waktu lalu mencuat, belum jelas betul.

"Dan jika banyak sekali jabatan yang ditambah, kita khawatir nanti akan ada yang bilang, KPK semakin membebani keuangan negara. Karena perlu gaji, tunjangan dengan nilai yang tidak sedikit nantinya, apalagi dengan wacana mobil dinas," imbuhnya.

Ragam kontroversi di KPK ini yang sekarang menjadi sorotan. Mari mulai dari urusan mobil dinas.

Simak video 'KPK Kaji Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4