Round-Up

Cara Pimpinan KPK Tepis Sindiran Mobil Dinas via 'Mampir ke Kontrakan'

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 07:16 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Polemik anggaran mobil dinas jabatan bagi Pimpinan KPK mengemuka. Salah seorang Pimpinan KPK angkat bicara mengenai kontroversi itu.

Informasi mengenai anggaran mobil dinas jabatan untuk Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK itu dibenarkan Komisi III DPR. Mobil dinas untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,45 miliar. Sedangkan untuk 4 Wakil Ketua KPK, masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar. Spesifikasinya mobil 3.500 cc.

Sementara itu, untuk mobil jabatan 5 Dewas KPK, masing-masing dianggarkan Rp 702 juta sehingga totalnya Rp 3,5 miliar lebih. Anggaran mobil Rp 702 juta itu juga disiapkan untuk 6 pejabat eselon I KPK. Selain itu, ada anggaran mobil dinas jabatan untuk eselon II di KPK.

Kritik pun bermunculan hingga Dewas KPK tegas menolak. Belakangan KPK memutuskan meninjau ulang penggunaan anggaran itu.

"Penentuan terkait degan tinjau pengadaan ini tentu diadakan rapat pimpinan dan beberapa pejabat struktural dari pagi. Sehingga dengan melihat dan dengar segala masukan diputuskan ditinjau ulang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Pimpinan KPK mulai dari ketuanya Firli Bahuri hingga keempat wakilnya yaitu Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron awalnya masih menutup mulut. Lantas, pada hari Senin, 19 Oktober 2020 Nurul Ghufron menjadi pimpinan KPK pertama yang angkat bicara.

Apa kata Ghufron?

(Kiri-kanan) Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Menaker Ida Fauziyah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memberi paparan usai pertemuan ketiga belah pihak di Gedung KPK, Jumat (2/10/2020). Ketiga lembaga membahas penyaluran bantuan subsidi/upah.Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Awalnya Ghufron memberikan tanggapan atas kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Ghufron lantas mempersilakan ICW untuk datang langsung ke kediamannya.

"Saya berterima kasih atas perhatian ICW, sebagai subjek yang dinilai saya mempersilakan publik untuk menilainya, saya tidak akan menerima pun tidak akan menolak," ucap Ghufron.

"Silakan saja ke rumah saya, untuk melihat rumah kontrakan saya, lihat makanan saya, lihat kendaraan, pakaian dan semua yang ada. Setelah itu saya akan menerima apapun penilaiannya," imbuh Ghufron.

Mengenai mobil dinas, Ghufron menyebut KPK sebagai aparatur negara mendapatkan fasilitas tersebut. Dia pun mengaku mengikuti aturan yang ada.

"Tentang mobil dinas, KPK sebagai aparatur negara difasilitasi menurut peraturan salah satunya adalah transportasi, namun karena belum ada fasilitas tersebut diganti dengan tunjangan transport sehingga selama ini Pimpinan KPK menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinasnya. Penganggaran mobil dinas tersebut sesungguhnya pun sudah beberapa kali dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya diajukan ke DPR, bukan hanya tahun 2021 2021 ini, namun karena kondisi ekonomi belum diberikan," kata Ghufron.

"Tentang harga mobil, KPK tidak menentukan tentang standar mobil dan harganya, itu semua diatur dalam peraturan tentang standar fasilitas aparatur negara dengan segala tingkatannya bahkan KPK meminta standar yang paling minim harganya. Apapun itu saya pribadi menyampaikan terima kasih atas perhatian publik, saya yakin itu karena cintanya pada KPK," imbuh Ghufron.