Disorot Pemerintah Pusat, Mungkinkah PSBB Total di Jakarta Dimodifikasi?

Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta -

Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah berencana memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejurus kemudian, pemerintah pusat menyampaikan wacana soal pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK). Mungkinkah Anies memodifikasi rencana PSBB-nya?

Anies berencana menerapkan kembali PSBB karena 4.053 ranjang ruang isolasi COVID-19 dan ICU pada rumah sakit di Jakarta sudah terisi 77 persen. Angka kematian menggunakan pemakaman berprosedur tetap COVID-19 meningkat terus setiap hari. Angka kasus COVID-19 di Jakarta harus diturunkan supaya keadaan tidak tambah buruk. PSBB total adalah 'kebijakan rem darurat' supaya laju kasus COVID-19 bisa melambat.

"Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu dan inilah rem darurat yang harus kita tarik sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, jumlah kasus menurun, sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita," kata Anies dalam video yang disiarkan Pemprov DKI, Rabu (9/9) kemarin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto berbeda pemikiran. Sementara Anies khawatir nantinya kapasitas rumah sakit bakal tak muat menampung pasien COVID-19, Airlangga menjamin kapasitas fasilitas kesehatan cukup menampung pasien COVID-19.

"Pemerintah menegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah punya dana yang cukup dan pemerintah akan menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah, DKI Jakarta, kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah," kata Airlangga dalam jumpa pers di YouTube BNPB, Kamis (10/9) kemarin.

Anies merencanakan PSBB total dengan semua pegawai bekerja dari rumah (work from home/WFH), sedangkan Airlangga berpendapat agar jam kerja pegawai diatur fleksibel, 50 persen WFh dan 50 persen sisanya bisa bekerja di kantor. Airlangga juga menyoroti peningkatan angka positif virus Corona di Jakarta sebagai akibat dari kebijakan ganjil-genap Anies.

Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menilai sudah seharusnya Pemprov DKI melakukan pembatasan yang lebih ketat karena kasus Corona makin naik. Dia menyarankan ada pembatasan sosial berskala mikro atau bisa disebut sebagai PSBMK.

"Khusus daerah yang sedang menjalankan PSBB, termasuk DKI Jakarta, untuk daerah yang sudah pengendaliannya sudah lebih mikro daripada kota, maka kami harapkan kecamatan pun bisa juga melakukan pembatasan sosial berskala mikro, sehingga bisa betul-betul tempat yang memiliki penularan tinggi sesuai dengan data yang ada bisa dikendalikan dengan baik," kata Wiku saat konferensi pers secara virtual melalui akun YouTube Satpres, Kamis (10/9) kemarin.

Wakil rakyat yang duduk di Kebon Sirih mendorong Anies menerapkan PSBMK ketimbang PSBB. Pengendalian tingkat mikro, yakni tingkat rukun tetangga (RT), malah jauh lebih efektif ketimbang skala besar-besaran seluruh provinsi. Anggota TNI dan polisi bisa dimintai bantuan untuk turut mengawasi RT-RT di zona merah dalam provinsi Jakarta.

"Karena memang wilayah di zona merah ini menjadi bahaya kalau tidak dijaga. Sudah lama Jakarta zona merah. Yang terpenting di sini, PSBB mikro dengan pengawasan di RT-RT itu," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020).

Tetangga Jakarta, yakni Kota Bogor, menilai PSBB total tidak efektif karena konsekuensinya sangat besar. Bogor tidak punya cukup aparat untuk mengawasi satu kota. Maka Bogor tidak menjalankan PSBB, melainkan PSBMK.

PSBMK di Kota Bogor adalah kebijakan pembatasan waktu operasional di semua sektor. Semua kegiatan dari pukul 21.00 sampai 04.00 WIB tidak diperkenankan ketika PSBMK diterapkan. Protokol kesehatan dikuatkan dengan memperketat pengawasan di RW-RW merah.

Soal rencana PSBB total DKI Jakarta, Bima Arya mengaku sudah menerima panduannya. Bima menyebut PSBB total Jakarta masih akan difinalisasi Anies Baswedan.

Mungkinkah Pemprov DKI memodifikasi rencana PSBB menjadi PSBMK?

Halaman 1 2

Selanjutnya