.webp)
Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta sepakat dengan saran pemerintah agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) di Jakarta. Semua elemen masyarakat hingga tingkat kecamatan diharapkan melakukan pengawasan.
"Setuju! Dan dilakukan dengan cara bertahap, tidak mendadak semua berhenti total dan lebih fokus kecamatan masing-masing bertanggung jawab untuk kontrol dan awasi semua sektor penyebaran utama yang berpotensi jadi pusat penyebaran COVID," kata Ketua Fraksi Golkar DKI Basri Baco kepada wartawan, Jumat (11/9/2020).
Dihubungi terpisah, anggota F-Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan mengatakan penanganan Corona akan lebih spesifik menggunakan PSBM, sehingga masyarakat yang terpapar Corona akan tertangani dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Usul dari Satgas COVID-19 tentang pembatasan sosial berskala mikro perlu juga dipertimbangkan oleh Pemprov DKI agar penanganan lebih spesifik, bagaimana saudara kita yang diketahui terpapar dari hasil swab bisa ditangani dengan baik, sehingga tidak terjadi lagi penyebarannya di rumah tangga," ujarnya.
Judistira juga meminta Pemprov DKI melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan agar tidak ada lagi potensi penularan Corona di DKI.
"Selain bersama-sama kita evaluasi kegiatan-kegiatan yang dibolehkan selama transisi yang berpotensi menjadi kluster penyebaran, apa perkantoran, mal, restoran, hiburan malam, dari kajian bersama itulah menjadi keputusan mengevaluasi kegiatan apa yang dilanjutkan atau diperketat pengawasannya atau dilarang sekalian karena memang memiliki potensi besar menyebarkan COVID-19," ucapnya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan menarik rem darurat dan akan memberlakukan PSBB total di Jakarta. PSBB ini akan berlaku mulai 14 September.
"Dalam rapat Gugus Tugas tadi sore disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagai mana masa awal dulu," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9).
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menilai sudah seharusnya Pemprov DKI melakukan pembatasan yang lebih ketat karena kasus Corona makin naik. Dia menyarankan ada pembatasan sosial berskala mikro.
"Khusus daerah yang sedang menjalankan PSBB termasuk DKI Jakarta untuk daerah yang sudah pengendaliannya sudah lebih mikro daripada kota, maka kami harapkan kecamatan pun bisa juga melakukan pembatasan sosial berskala mikro, sehingga bisa betul-betul tempat yang memiliki penularan tinggi sesuai dengan data yang ada bisa dikendalikan dengan baik," kata Wiku saat konferensi pers secara virtual melalui akun YouTube Satpres, Kamis (10/9).
