Duduk Perkara Mahasiswa Vs Nadiem Makarim: Biaya Kuliah Saat Pandemi

Danu Damarjati - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 15:22 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim saat Pelantikan Rektor UI
Mendikbud Nadiem Makarim (Dok Universitas Indonesia)
Jakarta -

Ribut-ribut soal biaya kuliah saat pandemi COVID-19 menjadi masalah utama yang melatarbelakangi pelaporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes). Begini duduk perkara perseteruan mahasiswa vs Mas Menteri.

Poin krusial dari perseteruan konstitusional ini adalah Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan penjelasan pihak mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Unnes, mereka mengajukan permohonan gugatan uji materi atas Permendikbud itu ke Mahkamah Agung (MA) pada 20 Juli. Mereka melanjutkan langkahnya dengan mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 22 Juli.

Latar belakang masalah ini adalah kondisi pandemi COVID-19 yang berpengaruh ke ekonomi. Keuangan pihak keluarga mahasiswa menjadi lebih berat ketimbang hari-hari sebelum pandemi. Mahasiswa menjadi susah membayar biaya kuliah.

Sebagaimana diberitakan detikcom pada 2 Juni 2020, pihak mahasiswa mengaku telah menghimpun data lewat Google Form. Isinya adalah formulir untuk mengetahui persebaran pekerjaan orang tua mahasiswa. Sebanyak 2.216 mahasiswa Unnes mengisi formulir itu. Hasilnya, 92 persen mahasiswa mengaku kondisi perekonomian keluarganya terpengaruh pandemi COVID-19.

Mahasiswa keberatan dengan dua hal ini:
1. Uang Kuliah Tunggal (UKT): biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
2. Iuran Pengembangan Institusi: disebut pihak mahasiswa sebagai uang pangkal, yakni pungutan di luar UKT dari mahasiswa, dibayarkan mahasiswa baru yang diterima di universitas.

Soal UKT

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang harus dibayarkan mahasiswa tiap semesternya. Nominalnya dihitung dari biaya kuliah tunggal (BKT) dikurangi biaya yang ditanggung pemerintah. Adapun BKT sendiri ditetapkan berdasarkan Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) yang dihitung berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung.

Biaya langsung terdiri dari empat jenis, yakni kegiatan kelas, kegiatan laboratorium, kegiatan tugas akhir, dan bimbingan konseling kemahasiswaan. Biaya tidak langsung meliputi biaya administrasi umum seperti gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, pengoperasian-pemeliharaan-perbaikan gedung dan lingkungan kampus, pengembangan institusi, dan biaya operasional lainnya.

Soal uang pangkal

Uang pangkal dibebankan kepada mahasiswa baru yang diterima kampus. Besaran uang pangkal atau iuran pengembangan institusi ini ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, bahkan mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dibebaskan dari uang pangkal ini.

Tonton video 'Mahasiswa Adukan Mendikbud Nadiem ke Komnas HAM':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3