.webp)
Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar unjuk rasa menuntut pengembalian Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk meringankan beban mahasiswa di masa pandemi virus Corona atau COVID-19. Mereka juga menuntut bertemu Rektor Prof Fathur Rokhman.
Para mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan gedung rektorat dengan berorasi dan membawa poster tuntutan. Pantauan detikcom, Selasa (2/6/2020), mereka melakukan aksi dengan jaga jarak dan menggunakan masker. Para mahasiswa menegaskan mereka berunjuk rasa dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
Mereka menuntut adanya pengembalian UKT karena hak-hak yang tidak diperoleh selama belajar dari rumah akibat pandemi virus Corona. Tuntutan itu dianggap manusiawi karena orang tua mahasiswa banyak yang terdampak bahkan kehilangan pekerjaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga bicara kemanusiaan, kan itu bisa memperpanjang napas hidup kita di tengah pandemi ini," kata Menteri Kajian BEM KM Unnes, Semarang, Radit di sela aksi.
Salah satu dasar tuntutan tersebut yaitu hasil penghimpunan data melalui Google Form yang diisi oleh 2.216 mahasiswa untuk mengetahui persebaran pekerjaan orang tua mahasiswa yang hasilnya yaitu buruh 23 persen, petani 9 persen, pedagang 29 persen, karyawan swasta 12 persen, dan pekerjaan lainnya 27 persen.
Dari data tersebut, terdapat 92 persen mahasiswa mengaku kondisi perekonomian keluarganya terpengaruh akibat pandemi virus Corona, mulai dari PHK, dirumahkan hingga para pekerja informal yang biasanya menggantungkan hidupnya dari pendapat per hari juga terpengaruh pandemi.
"79 lembar (hasil kajian) itu tidak hanya soal tuntutan tapi juga ada rekomendasi kebijakan juga," tegasnya.
Wakil Presiden Mahasiwa Unnes, Didik Armansyah menambahkan mereka juga menuntut agar bisa bertemu dengan rektor untuk membahas hal tersebut. Pertemuan virtual antara Rektor Unnes dan BEM bulan April lalu dianggap tidak membuahkan hasil.
"Zoom sekitar April, ketua BEM dan rektor. Soal relaksasi UKT, tidak ada hasil jelas," kata Didik.
Kepala UPT Unnes, Burhanudin tampak sempat menemui para mahasiswa. Saat momen tersebut sempat terjadi ketegangan ketika mahasiswa menuntut agar bisa berkomunikasi langsung dengan rektor dan ketika pihak kampus mengonfirmasi agar isu yang dibawa terkait UKT tidak ditunggangi politik.
Koordinator Aksi, Frans Napitu menambahkan rektor tak menemui peserta aksi.
"Hasil aksi, tidak ditemui rektor. Pada kesimpulan tidak mau menemui. Perwakilan tidak mau beri kepastian kapan berdebat," kata Frans Napitu.
Sementara itu Burhanudin menjelaskan rektor sedang mengikuti rapat virtual dengan Menpan RB yang juga membahas soal masalah Corona. Pihak kampus sudah mempersiapkan pembahasan UKT dengan mahasiswa hari Rabu (3/6) besok.
"Besok ada agenda untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Bidang keuangan dan mahasiswa," kata Burhanudin.
Terkait UKT, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaa, Abdurrahman menyampaikan Unnes telah mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk semester Gasal 2020/2021. Isinya Kebijakan pembayaran UKT berupa pembayaran UKT dengan mengangsur, penurunan kelompok UKT, dan pembebasan UKT.
"Unnes memberikan kebijakan pembebasan UKT kepada mahasiswa yang tinggal menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Mahasiswa jenjang D3 Angkatan 2015, SI Angkatan 2013, jenjang 82 Angkatan 2015 dan 2016, serta jenjang S3 Angkatan 2013 yang sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 belum dinyatakan lulus, masa studinya diperpanjang 1 (satu) semester dengan dibebaskan membayar UKT," ujar Abdurrahman.
Dijelaskan juga mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN sebanyak 2.510 orang dapat melakukan pembayaran UKT dengan cara diangsur selama tiga kali, dengan ketentuan, 50 persen dibayarkan saat registrasi. Selanjutnya, 30 persen dibayarkan di bulan Juni, dan 20 persen dibayarkan pada bulan Juli.
"Selama ini Unnes telah memfasilitasi peninjauan kembali besaran UKT melalui mekanisme banding UKT. Mahasiswa dapat mengajukan banding UKT, lalu pihak kampus melakukan peninjauan atas ekonomi orang tua untuk menentukan besaran UKT. Bila banding UKT dipandang layak maka akan ada penurunan UK," jelasnya.
