.webp)
Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sempat gaduh lantaran Muhammadiyah, LP Ma'arif PBNU, hingga PGRI mundur. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan akan melakukan verifikasi ulang terhadap peserta dan program POP.
"Kemarin kami sudah, minggu lalu kami mengumumkan kami telah melakukan evaluasi dalam tiga-empat minggu. Ini sekarang lagi berjalan. Kita mengevaluasi lagi, me-recheck lagi," kata Nadiem di SMP Muhammadiyah Bogor, Jalan Pahlawan, Gang Raden Saleh, Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis (30/7/2020).
Nadiem mengatakan Kemendikbud akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan evaluasi lanjutan. Kedua lembaga itu, disebut Nadiem, bisa mengevaluasi dan menilai sistem POP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin mengundang pihak dari luar. Kami ingin mengundang pihak dari luar. Kami ingin mengundang misalnya BPKP dan KPK untuk bisa memberikan, melakukan evaluasi penilaian kepada sistem yang kita lakukan," kata Nadiem.
Nadiem juga mengatakan akan melakukan verifikasi terkait efektivitas POP di masa pandemi COVID-19. Tak hanya itu, Nadiem juga akan melakukan verifikasi ulang terhadap organisasi yang lolos POP.
"Ketiga, memastikan setiap organisasi yang sudah diverifikasi untuk direverifikasi untuk memastikan mereka itu organisasi yang kredibel dengan integritas yang tinggi, dengan values yang baik," tutur Nadiem.
Setelah evaluasi, Nadiem mengatakan akan memutuskan apakah POP akan ditunda atau tidak. Namun, ia menegaskan, POP akan tetap berjalan.
"Nah, setelah itu, di akhir empat minggu itu, kami akan mengevaluasi dan memberi jawaban apakah perlu timing-nya ditunda atau tidak. Apakah kita masih jalan atau tidak. Tapi yang pasti program ini harus maju ke depan, karena begitu banyak semangat yang sudah lolos tapi kami di Kemendikbud sangat penting untuk bisa belajar dari pergerakan pendidikan," kata Nadiem.
