Temui Kemendikbud-Bahas Program Organisasi Penggerak, Ini Catatan KPK

Ketua KPK Firli Bahuri mendatangi gedung DPR. Firli mengaku akan bertemu dengan pimpinan DPR. — Ketua KPK Firli Bahuri (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta -

KPK menerima perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membahas soal Program Organisasi Penggerak (POP). KPK mengaku memberikan sejumlah catatan dan masukan terkait program itu.

"Kami hari ini, Kamis (30/7), menerima perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendengarkan paparan terkait Program Organisasi Penggerak (POP)," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2020).

Pertemuan itu berlangsung di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, siang tadi. Pertemuan itu dihadiri empat pimpinan KPK, yakni Firli, Alexander Marwata, Lili Pintauli, dan Nurul Ghufron, serta perwakilan Kemendikbud, yakni Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syafril dan Irjen Kemendikbud Chatarina M Girsang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Firli mengatakan pihaknya bakal memberikan catatan dan masukan serta membuat kajian terkait program itu. Dia menyebut ada hal yang jadi perhatian, di antaranya terkait verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program itu.

"Beberapa hal yang dibahas intens dalam pertemuan adalah terkait verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain, seperti BPKP dan dinas pendidikan kabupaten/kota, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program," jelas Firli.

Firli mengatakan KPK baru akan menyampaikan rekomendasi lengkap soal POP itu setelah melakukan kajian. Untuk itu, ia meminta Kemendikbud membuka data dan informasi yang dibutuhkan KPK selama melakukan kajian.

"Kami juga meminta kerja sama Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim KPK dalam menyelesaikan kajian sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK melakukan monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara," tuturnya.

KPK sebelumnya mengaku memang memberikan sorotan terhadap Program Organisasi Penggerak Kemendikbud itu. KPK bakal membantu Kemendikbud menyelesaikan permasalahan terkait program tersebut.

"Kami juga terhadap POP memberikan perhatian dan mungkin kita akan melihat dan membantu Kementerian terhadap pelaksanaannya tersebut," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar, Rabu (29/7).

Diketahui, Program Organisasi Penggerak sempat heboh karena organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti Muhammadiyah, PBNU, dan PB PGRI, menyatakan mundur dari program yang digagas Kemendikbud itu. Muhammadiyah mundur karena protes soal kriteria terkait lembaga CSR dan mengusulkan agar hasil seleksi ditinjau lagi.

Atas mundurnya ketiga organisasi itu, Mendikbud Nadiem Makarim mengucapkan permohonan maaf. Nadiem meminta agar ketiga organisasi tersebut tetap memberi bimbingan dalam pelaksanaan POP.

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," kata Nadiem dalam video pada Selasa (28/7).

Halaman 1 2

Selanjutnya